Sambangi Rumah Korban TPPO, Pj Gubernur Jabar: Saya Sampaikan Duka

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menyambangi rumah keluarga korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kampung Parungseah Berong, Desa Parungseah, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, yang ditemukan tewas di Kamboja.

Kedatangan tersebut dilakukan sebagai bentuk empati dan perhatian pemerintah terhadap kasus yang menimpa warganya. Sekaligus untuk memberikan dukungan moril kepada keluarga yang ditinggalkan.

Setibanya di lokasi, Bey menyampaikan, belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban dan memastikan akan mengevaluasi kasus tersebut agar tindak pidana perdagangan orang ini tidak terjadi lagi.

"Pertama saya mengetahui dari media, dan saya sampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban dan ini kami akan koordinasikan dengan Kadisnaker Provinsi untuk koordinasi dengan Kadisnaker di kabupaten/kota agar jangan sampai terulang lagi peristiwa seperti ini," kata Bey kepada awak media di rumah duka, Selasa (17/9/2024).

Korban yang diketahui bernama Syamsul Diana Ahmad, berusia 30 tahun, sebelumnya diberangkatkan ke Kamboja sebagai operator judi online melalui jalur tidak resmi. Namun, sayangnya, ia ditemukan meninggal dunia setelah diduga mengalami serangan jantung.

Atas kejadian tersebut, Bey meminta, agar masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri untuk mencari informasi ke penyalur kerja resmi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

"Ini jadi dua sisi, dari kami juga kurang sosialisasi bagaimana cari kerja yang benar di luar negeri dan juga ada pasar yang ingin cepat-cepat ke luar negeri. (Meskipun desakan ekonomi) kami juga akan berusaha, masyarakat yang perlu kerja kan mencari ke luar negeri karena terbatas juga pekerjaan (di dalam negeri). Mungkin juga ada penawaran, iklan-iklan di aplikasi, jadi harus berhati-hati," jelasnya.

Keluarga korban sangat terpukul dengan kejadian tersebut. Ibu korban, Ilah Jamilah (49), menyampaikan harapannya agar kasus ini menjadi perhatian serius dari pemerintah. Dia mengaku tak tahu jika anaknya bekerja di Kamboja. Hanya saja, sang anak sempat berpamitan untuk bekerja di Singapura.

"Nggak ada yang tahu (kerja di Kamboja) ibu tahunya di Singapura. Dari pertama berangkat juga kontekan, seminggu sebelum meninggal sempat video call, terakhir chat udah nggak ada (meninggal dunia)," kata Ilah.

Setelah sepekan di Kamboja, sang anak baru mengabari ibunya. Ia juga mengatakan jika pekerjaannya di Kamboja berjalan dengan lancar. Namun bagai petir di siang bolong, kabar Syamsul meninggal dunia diterima Ilah melalui sambungan telepon.

"Iya ada yang telepon katanya dari perusahaan. Ibu bilang 'kalau benar anak saya meninggal, kirimkan fotonya' baru ibu percaya. 43 hari di Kamboja baru bisa dipulangkan Jumat (13/9) malam," ujarnya.

"Awalnya dari perusahaan itu minta keluarga yang jemput ke sana, katanya disiapkan hotel dan transportasinya tapi ibu kerja sendiri. Akhirnya ngehubungin Pak Kades dan dibantu pemulangan, meskipun lama ya Alhamdulillah jenazahnya bisa pulang dan dimakamkan dengan layak dan syariat Islam di sini," sambung Ilah.

Ilah berharap bahwa kejadian yang menimpa anaknya tak lagi terjadi lagi. Dia pun hanya bisa mendoakan sang anak yang saat ini sudah dimakamkan di TPU setempat.

"Ya kalau sudah meninggal hanya bisa mendoakan. Ibu mah alhamdulillah sudah bisa kembali ke sini juga," tutupnya.

Kata Bey soal 11 Warga Sukabumi Korban TPPO Myanmar

Sementara itu, Bey juga berbicara soal belasan warga Sukabumi yang menjadi korban TPPO di wilayah konflik, Myawaddy, Myanmar. Mereka dijadikan pekerja scammer online di sebuah kasino dan disekap.

"Itu tadi dua sisi. Dari sisi masyarakat pun kami harap tetap menanyakan kepada Disnakertrans setempat, tapi kami pun melalui dinas, camat, lurah atau desa sosialisasi juga cara mendapatkan kerja di luar negeri itu melakui cara yang benar dan jalur resmi," kata Bey di Sukabumi.

"Itu yang harus dilakukan. Jangan percaya dengan gaji besar, kami akan menekankan Disnakertrans untuk sosialisasi," sambungnya.

Terkait belasan warga yang masih di Myanmar, pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri termasuk soal pemulangan para WNI tersebut. Pasalnya, wilayah yang diduga sebagai lokasi penyekapan para WNI berada di wilayah konflik.

"Kami tentu akan berkoordinasi dengan Kemenlu dalam hal ini Direktorat Perlindungan WNI. Nanti akan kami sampaikan dan datanya juga kami sampaikan. Kami juga akan terus berusaha karena bagaimanapun mereka adalah saudara-saudara kita yang harus kita lindungi," kata dia.

Tak banyak yang dapat dilakukan Pemprov Jabar karena kewenangan tersebut hanya bisa dijangkau oleh Kementerian Luar Negeri. "Ya yang memiliki hubungan itu kan Kemenlu, jadi kami akan segera koordinasi dengan Kemenlu untuk mencari jalan keluar bagaimana mereka agar bisa pulang," sambungnya.

Tentunya, kata dia, apabila para pekerja migran melalui jalur resmi atau legal maka tidak akan ada permasalahan baik itu soal keamanan bekerja maupun eksploitasi pekerja.

"Tidak ada masalah (kalau legal) karena semuanya dipatuhi. Kalau legal kan Disnakertrans itu bisa menegur atau mencabut izin kerja," tegasnya.