.webp)
Di akhir tahun ini, peralihan musim dari kemarau ke penghujan membuat potensi bencana perlu diwaspadai. Berdasarkan informasi awal yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pada September 2024 di Jabar akan memasuki masa transisi dari musim kemarau ke musim penghujan.
Pada masa ini beberapa gejala umum yang terjadi adalah perubahan suhu yang tidak menentu, hujan deras secara tiba-tiba, angin kencang dan puting beliung, petir dan badai guntur, kelembaban udara tinggi, cuaca yang tidak stabil, dan peningkatan risiko penyakit.
Baca juga: Kemunculan 'Kota Mati' di Waduk Jatigede |
Pemprov Jawa Barat melalui BPBD Jabar pun bersiap meningkatkan kesiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, terutama jelang Pilkada 27 November 2024 mendatang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bencana peralihan musim maka kami ingatkan untuk berhati-hati. Mohon perhatikan arahan petugas, jangan sampai tidak peduli. Saya rasa masyarakat pasti tahu mitigasi bencananya, nanti dinas terkait juga akan mengecek terkait pola perubahan masa pancaroba ini," ucap Bey, Rabu (11/9/2024).
Pada bulan-bulan ke depan intensitas hujan juga diperkirakan semakin meningkat dan merata di seluruh wilayah Jabar serta mengancam wilayah yang rawan bencana. Maka, diperkirakan Pilkada serentak bakal berlangsung pada musim penghujan.
Plh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar, Anne Hermadianne Adnan mengatakan potensi bencana hidrometeorologi basah patut diwaspadai agar tidak mengganggu kegiatan pemungutan dan perhitungan suara. Pihaknya pun bersiap mengambil langkah-langkah dan arahan kepada BPBD Kabupaten dan Kota di Jabar untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
"BPBD Jabar akan segera menggelar apel kesiapsiagaan potensi bencana hidrometeorologi untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024," ucap Anne.
Apel kesiapsiagaan direncanakan melibatkan berbagai unsur, di antaranya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), damkar, KPU Jabar, Satpol PP Jabar, Dinas Kesehatan Jabar, Kodam III Siliwangi, Brimob, Polda Jabar, unsur relawan, dan lainnya.
Selain apel, Anne juga akan menggelar rapat koordinasi, serta menyusun rencana aksi kesiapsiagaan bencana pada saat pemilihan. Hal ini akan lebih banyak membahas upaya Pemda dalam mengantisipasi potensi ancaman bencana hidrometeorologi pada saat Pilkada.
Anne juga mendorong diterbitkan surat keputusan Gubernur Jabar tentang kesiapsiagaan darurat bencana hidromoteorologi banjir, longsor, dan angin kencang untuk seluruh wilayah Jabar, serta membentuk pos komando di tingkat kabupaten dan kota bilamana diperlukan.
Sebelumnya, Pemdaprov Jabar telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 8386/PEM.05/BPBD, tanggal 21 Agustus 2024 tentang Kesiapsiagaan Bencana pada Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Jabar selaku Kepala BPBD.
"Kami mendorong pula pemda kabupaten dan kota mengindentifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang ada di daerah berdasarkan rencana kontingensi yang telah disusun, serta mengecek kesiapsiagaan untuk dimobilisasi pada saat diperlukan," ujarnya.
"Semoga pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berjalan lancar. Upaya kesiapsiagaan yang dilakukan ini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang timbul dari kejadian bencana yang berpotensi terjadi pada musim penghujan agar pemilihan tetap dapat dilaksanakan sesuai waktu yang direncanakan," imbuh Anne.
(aau/sud)
