Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyurati Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. Ia meminta alokasi pupuk bersubsidi untuk petani tambak.
"Kami tentu memperhitungkan, bahwa alokasi pupuk bersubsidi sangat penting bagi sektor perekonomian, khusunya para petani tambak," kata Aep saat dihubungi detikJabar, Senin (2/9/2024).
Ia menjelaskan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Komisi IV DPR RI, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kemenko Perekonomian agar para petani tambak mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk permohonan ini kami sudah surati sejak Juni kemarin, kita kirim ke Menko Perekonomian, KKP, dan juga Komisi IV DPR RI. Karena ini tentu perlu peran dari pusat sebab alokasi tidak ditentukan oleh Pemkab," jelasnya.
Saat ini, kata Aep, Karawang punya potensi tambak seluas 18.600 hektare, namun baru termanfaatkan seluas 13.411 hektare. Maka dari itu, alokasi pupuk bersubsidi sari subsektor perikanan untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha petani budidaya tambak tradisional di Karawang.
Ia berharap pemerintah pusat dapat mengalokasikan kebutuhan pupuk sebanyak 5.364 ton urea, dan 2.682 ton TSP dalam rangka mendorong produktivitas petani.
"Kami menerima keluhan para petani, yang dalam hitungan kami, mereka masih membutuhkan ribuan ton pupuk urea dan TSP untuk mendorong produktivitas perikanan budidaya tambak," pungkasnya.
(orb/orb)