.webp)
Pemerintah Kota Sukabumi mulai bersiap untuk mengadakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 nanti. Beberapa tahapan persiapan sudah selesai dilaksanakan mulai dari lipat bentang duplikat bendera merah putih hingga pengukuhan Paskibraka.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Sukabumi, Yudi Yustiawan mengatakan, perayaan HUT RI di Kota Sukabumi menghabiskan anggaran kurang lebih Rp600 sampai Rp700 juta. Anggaran tersebut bersumber dari APBD.
"Nggak sih, nggak capai miliaran. Sekitar Rp600-Rp700 juta, semua itu termasuk honor paskibra, honor pelatih dan sebagainya," kata Yudi, Jumat (16/8/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, dari total Rp700 juta itu, sebagian digunakan untuk honor Paskibraka. Besarannya Rp80 ribu selama 15 hari pemusatan pelatihan. Sehingga, satu orang Paskibraka akan mendapatkan honor sekitar Rp1,2 juta.
"Rp80 ribu sehari dari pemusatan latihan, kemarin hampir 15 hari. Tidak ada (peningkatan) karena anggaran kita juga terbatas," ujarnya.
"Setelah selesai mereka bertugas itu memang sudah ada dan akan diberikan setelah kegiatan selesai," sambungnya.
Secara total, jumlah Paskibraka di Kota Sukabumi sebanyak 34 orang, dua di antaranya menjadi perwakilan untuk mengibarkan bendera merah putih di Provinsi Jawa Barat.
Aturan Jilbab Seragam Paskibraka
Terkait isu kontroversial jilbab, Yudi juga memastikan, aturan yang dikeluarkan oleh BPIP itu tidak diterapkan di Kota Sukabumi. Setiap tahunnya, para anggota Paskibraka yang berjilbab tetap menggunakan jilbabnya baik saat pengukuhan maupun pengibaran.
"Nggak ada (perbedaan penggunaan jilbab) tahun kemarin kita aman, Jabar aman semua. Tadi malam kita di grup Kaban Kesbang Jabar ditanya semua sama Provinsi, gimana di daerah? Aman sih," tuturnya.
Senada, Pj Walkot Sukabumi Kusmana Hartadji juga mengatakan, mayoritas anggota Paskibraka di Kota Sukabumi menggunakan jilbab. Secara pribadi, ia menolak SK maupun SE BPIP soal aturan jilbab dalam seragam anggota Paskibraka. Bahkan, ia menilai hal itu melanggar Hak Asasi Manusia.
"Saya sangat tidak setuju secara pribadi maupun kepala daerah, karena kan tidak mengurangi estetika, itu adalah kewajiban muslimah untuk berkerudung. Apalagi sudah diawali mulai dari SD barangkali itu melanggar hak asasi sebetulnya kalau aturan itu diberlakukan. Itu menjadi evaluasi bagi pemerintah pusat terutama BPIP yang memang harus juga mengevaluasi diri," kata Kusmana.
"Kita beragam, kita juga punya hak melaksanakan ibadah karena keyakinan masing-masing, tidak terganggu dengan gara-gara ingin seragam. Tapi jangan sampai ini juga mengakibatkan sesuatu perbedaan yang sangat menonjol, ternyata tidak merubah keindahan dan kecantikan dari yang bersangkutan," sambungnya.
Seluruh Warga dan Mantan Kepala Daerah Diundang
Kusmana menuturkan, upacara HUT ke-79 di Kota Sukabumi rencananya akan dilaksanakan di Lapang Merdeka. Kegiatan itu pun terbuka untuk umum dan seluruh mantan kepala daerah diundang.
"Dibuka untuk umumlah, saya undang juga kepala daerah masa sebelumnya. Jadi wali kota periode-periode sebelumnya ya saya undang untuk hadir, ikut hadir di upacara HUT," kata dia.
"Sampai saat ini belum ada laporan (konfirmasi tidak hadir mantan Kepala Daerah) dari protokol. Undangan sudah saya sampaikan, mudah-mudahan mereka juga hadir karena demi persatuan dan kesatuan," tutupnya.
(mso/mso)
