.webp)
Bupati Bandung Dadang Supriatna kembali meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award dari Pemerintah Pusat. Penghargaan ini diraih karena lebih dari 99,57% penduduk Kabupaten Bandung sudah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin kepada Bupati Bandung di Krakatau Grand Ballroom TMII - Jakarta Timur, Kamis (8/8). Penghargaan yang sama juga diterima Bupati Bandung di ajang yang sama tahun 2023 dengan capaian UHC 96,89%.
Penghargaan UHC ini diberikan langsung oleh Wapres melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Direktur Utama BPJS Kesehatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan data BPJS Kesehatan Soreang, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengungkapkan per tanggal 1 Agustus 2024 capaian UHC di Kabupaten Bandung mencapai 99,57% atau 3.733.067 jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 3.749.172 jiwa.
"Artinya, Kabupaten Bandung telah melampaui target nasional yang ditetapkan pemerintah sebesar 98%. Terima kasih atas penghargaannya. Ini menjadi momen kami untuk terus berkomitmen meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat dan menjadi pertanda sebagai kepedulian kami untuk menjamin kesehatan masyarakat," kata Dadang dalam keterangan tertulis, Jumat (9/8/2024).
Dadang mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian UHC ini dan berterima kasih atas sinergi bersama BPJS Kesehatan Cabang Soreang. Menurutnya, keberhasilan ini tidak terlepas dari peran serta dan dukungan berbagai pihak.
"Terima kasih pula kepada BPJS Kesehatan Cabang Soreang yang telah bekerja keras bersama pemerintah daerah, sehingga masyarakat Kabupaten Bandung bisa terjamin ke dalam Program JKN," ungkapnya.
Ia mengatakan fasilitas kesehatan harus kian optimal mengingat UHC di Kabupaten Bandung telah tercapai. Selama kepemimpinan Kang DS, sapaan Dadang Supriatna, diketahui ada lima RSUD baru di Kabupaten Bandung untuk mendekatkan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
Kelima RSUD tersebut tersebar di wilayah Arjasari, Pacira, Cimaung, Kertasari, dan Bojongsoang. Kelima fasilitas kesehatan tersebut dibangun untuk memenuhi kebutuhan 1.700 tempat rawat inap yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Bandung.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin mengapresiasi berbagai upaya dan kerja keras pemerintah daerah yang konsisten mendukung program JKN sebagai salah satu program stratifikasi nasional sejak 2014.
"Saya berharap pemerintah daerah turut mendorong upaya peningkatan mutu layanan kesehatan. Salah satunya melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan merata, sehingga masyarakat lebih mudah dalam mengakses layanan tersebut," ungkap Ma'ruf.
Tahun ini, Wapres memberikan penghargaan kepada kepala daerah dari 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota di Indonesia yang telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau UHC di Indonesia.
Ma'ruf pun berterima kasih kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung Program JKN. Pencapaian UHC di berbagai daerah ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
Selain itu, Indonesia mendapat pengakuan internasional dari International Social Security Association (ISSA). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden ISSA, Mohammed Azman, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai UHC.
Menurutnya, penghargaan ini semakin mengukuhkan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang serius dalam perlindungan jaminan kesehatan.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti turut berterima kasih kepada seluruh kepala daerah atas kesuksesan Program JKN. Gufron menyebutkan capaian UHC di berbagai daerah merupakan bentuk implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Jumlah kepesertaan JKN per 1 Agustus 2024 telah mencapai 276.520.647 jiwa atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia. Pencapaian ini bukan hanya tentang jumlah kepesertaan, tetapi juga memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan," jelasnya.
Untuk memastikan akses layanan kesehatan tersebut, per 1 Agustus 2024 BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
"Sejak awal pelaksanaan Program JKN, BPJS Kesehatan terus mengalami peningkatan baik dari sisi penerimaan iuran maupun pemanfaatan layanan. Pada 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp 40,7 triliun, sementara pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi Rp 151,7 triliun dengan kolektibilitas iuran mencapai 98,62%," terang Ghufron.
Ghufron juga mengungkapkan pada tahun 2023, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan Rp 34,7 triliun untuk membayar pelayanan kesehatan 29,7 juta kasus penyakit berbiaya katastropik.
