.webp)
Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli menyebutkan dalam Rakor FIDSI, Inspektur Jenderal Kemendagri mengingatkan agar inspektur di daerah harus mempunyai keberanian, jujur dan meningkatkan kapabilitas dan kapasitas dengan cara mengikuti berbagai program pendidikan.
"Kalau sudah tidak berani meningkatkan kemampuan diri bagaimana bisa melakukan pembinaan terhadap para aparatur. Beliau menyampaikan ayo tingkatkan kemampuan, keberanian laksanakan tugas sesuai aturan," kata Yudia, dalam keterangan tertulis, Selasa (30/7/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yudia menghadiri Pembukaan Rakor Forum Inspektur Daerah Seluruh Indonesia (FIDSI) di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (29/7). Rakor dengan tema 'Penerapan Manajemen Risiko dalam Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Daerah' dibuka dengan pemukulan Gong oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir didampingi Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin.
Yudia berpesan kepada Inspektur Kabupaten Sumedang agar pesan dari Inspektur Jenderal Kemendagri direspon positif.
"Pesannya, seorang inspektur harus punya motivasi untuk melakukan pembinaan tidak mencari kesalahan teman sendiri. Lakukan pembinaan, lakukan preventif itu arahan dari Inspektur Jenderal Kemendagri," kata Yudia.
Menurutnya, dalam pembinaan kepada aparatur, tidak lantas melakukan tindakan represif.
"Lakukan tindakan preventif karena mereka masih teman sendiri yang harus dilakukan pembinaan. Beri tahu apabila mereka mulai melakukan hal-hal yang kurang pas dengan aturan. Lakukan pembinaan apabila memang kesalahan itu dilakukan. Beri sanksi jika salah setelah dilakukan pembinaan preventif dan jangan iba saat berikan sanksi," tegasnya.
Sementara, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan manajemen risiko menjadi salah satu hal penting dalam mengakselerasi pencapaian indikator makro pembangunan daerah. Sebab, tantangan pembangunan daerah semakin kompleks dan dinamis.
"Pencapaian indikator makro pembangunan daerah harus menjadi prioritas utama. Manajemen risiko menjadi salah satu strategi kunci dalam mengantisipasi dan mengelola risiko yang terjadi dalam setiap prosesnya," kata Bey.
Menurutnya, peran Inspektorat Daerah sangat krusial sehingga harus mampu melakukan pengawasan yang tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif dalam mendeteksi potensi risiko sejak dini.
Bey mengimbau kepada Inspektorat Daerah untuk menjadi yang terdepan dalam menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Tujuannya untuk mencapai pemerintahan yang baik dan bersih.
"Jangan pernah terlibat atau menjadi bagian dari praktik-praktik tidak beretika yang dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat pembangunan," ujarnya.
Bey meminta Inspektur Daerah mendukung tercapainya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.
"Dengan menjaga integritas dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat," tuturnya.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan Rakor FIDSI merupakan bagian dalam upaya mengevaluasi kinerja Inspektorat Daerah dalam kegiatan pengawasan.
(ega/ega)
