.webp)
Dalam melancarkan aksinya, buruh sempat menutup sebagian badan jalan yang membuat akses jalan menjadi tersendat.
Pantauan detikJabar, sekitar Pukul 16.30 WIB massa aksi menutup satu lajur dari dua lajur jalan yang ada di jalan tersebut. Akibatnya, antrean kendaraan terjadi dari arah Cibiru menuju Buahbatu.
Aksi demonstrasi ini mendapatkan penjagaan ketat dari pihak Polrestabes Bandung. Kehadiran anggota polisi ini untuk mengamankan arus lalu lintas agar tetap berjalan. Pengamanan demonstrasi ini dipimpin langsung Kabagops Polrestabes Bandung AKBP Sumari.
Sementara itu, massa aksi tetap bertahan dan menutup jalan karena menunggu kepala Disnakertrans Jabar. Salah satu koordinator aksi yang berdiri di atas mobil komando menyebut jika kepala dinas tak ada di kantor dan pihaknya dapatkan informasi jika kepala dinas terjebak macet untuk mencapai ke lokasi demonstrasi.
"Pak Kadis masih di jalan, katanya terjebak macet, kita tunggu ya," kata koordinator aksi.
"Kita masih tunggu, kepada bapak ibu pengendara mohon maaf, aksi ini digelar dalam rangka menuntut kesejahteraan buruh yang terus ditindas," tambah.
"Kita tunggu, kita bosan dijanjikan, janji-janji tanpa bukti, tidak ada lagi janji, kami tunggu," tegas koordinator aksi.
Sementara itu, Kabagops Polrestabes Bandung AKBP Sumari mengatakan, aksi demonstrasi ini digelar oleh organisasi buruh di Jawa Barat.
"Buruh dari Jabar, dari banyak organisasi," kata Sumari kepada detikJabar.
Sumari sebut, anggotanya melakukan pengamanan di lokasi demonstrasi, agar lalu lintas tetap mengalir.
Sekitar Pukul 17.30 WIB, Kadisnakertrans Jabar tiba di lokasi demonstrasi dan massa aksi yang sebelumnya memblokade jalan, masuk ke Halaman Kantor Disnakertrans Jabar.
Dengan hadirnya Kadisnaker, pimpinan buruh pun langsung melakukan pertemuan didalam Kantor Disnakertrans Jabar.
Salah satu perwakilan dari Buruh Bekasi Melawan Sarino mengatakan, buruh menuntut Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin untuk keluarkan SK upah di atas 1 tahun yang masih tertunda. Padahal kebijakan itu sudah dikeluarkan mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dua tahun lalu.
"Kami menagih janji dari Kadisnaker yang pernah menyampaikan di rapat dewan pengupahan Provinsi bahwa terkait upah di atas 1 tahun, hingga dua tahun berjalan, dari sejak Gubernur Ridwan Kamil," katanya kepada detikJabar.
Menurutnya, kebijakan itu tak kunjung direalisasikan karena ada gugatan dari Apindo kepada Mahkama Agung (MA). Namun saat gugatan Apindo putusannya sudah keluar dan inkrah, dan memiliki kekuatan hukum tetap yang di mana MA menolak gugatan Apindo, pihaknya meminta Kadisnaker untuk menyampaikan agar Pj Gubernur segera mengeluarkan SK upah di atas satu tahun tersebut.
"Untuk 2024 ini harusnya disahkan di bulan Januari-Februari, namun karena ada gugatan Apindo pemerintah daerah menunggu hasil gugatan Apindo. Bahwa gugatan Apindo ditolak dan kasasinya ditolak, sehingga dengan putusan itu kali minta Pj Gubernur Jabar untuk meng-SK-an," ungkapannya.
Sarino menyebut, aksi blokade jalan ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan buruh kepada Kadisnaker yang tak kunjung tiba di lokasi demo. Padahal para buruh yang berasal di sejumlah daerah di Jabar menantikan kehadiran Kadisnaker.
"Tadi kita dijanjikan ketemu jam 2 siang, mundur jadi jam 4, sampai jam 5, kita sudah berulang kali sampaikan ini sudah Bulan Juli, tidak ada kenaikan sudah sampai tujuh bulan ini," pungkasnya.
(wip/yum)
