Bawaslu Kota Tasikmalaya Awasi Potensi Joki Pantarlih

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tasikmalaya melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap proses pencocokan dan penelitian (Coklit) yang akan dilakukan oleh Petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) Pilkada 2024.

Salah satu yang menjadi fokus pengawasan adalah potensi terjadinya joki Pantarlih, atau petugas Pantarlih menyuruh pihak lain untuk melakukan pencocokan dan penelitian. Kasus seperti ini pernah terjadi di Kota Tasikmalaya pada Pilpres dan Pileg lalu, sehingga menjadi salah satu fokus perhatian Bawaslu Kota Tasikmalaya,

"Jangan sampai terulang kembali Coklit yang dilakukan oleh orang yang ditugaskan. Kalau bahasa teman-teman media, joki Pantarlih," kata Kordiv Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kota Tasikmalaya, Enceng Fuad didampingi dua komisioner lain Djoko Narendo dan Tedi Saepudin, Senin (24/6/2024).

Enceng menjelaskan proses Coklit yang dilakukan oleh joki atau bukan petugas Pantarlih, akan berdampak pada tidak terpenuhinya aspek legalitas proses pemutakhiran data pemilih.

"Itu berkaitan dengan aspek legalitas, sehingga jika terjadi joki maka harus dilakukan Coklit ulang oleh petugas resmi," kata Enceng.

Berkaca dari Pemilu lalu, praktek joki Pantarlih terjadi di beberapa wilayah. Salah satunya di wilayah Kecamatan Tawang. Ketika itu petugas Pantarlih yang telah ditunjuk memilih bekerja ke luar kota, sementara tanggung jawab melakukan Coklit diserahkan kepada orang lain. Tentu saja hal ini dibarengi komitmen untuk berbagi honor yang akan diterima.

"Jadi petugas Pantarlih-nya bekerja di tempat lain, proses Coklit diserahkan ke yang lain, honornya dibagi dua. Semua wilayah rawan terjadi, tapi apa yang terjadi di Pemilu lalu sudah kami evaluasi dan kami sampaikan kepada KPU sehingga pada Coklit kali ini mereka tak lagi direkrut.," kata Enceng.

Hal lain yang menjadi sorotan Bawaslu adalah potensi pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh petugas Pantarlih. "Ya termasuk netralitas kami awasi juga, untuk menjalankan pengawasan itu kami sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran PKD (Panwaslu Kelurahan/Desa) untuk berkoordinasi dengan PPS," kata Enceng.

Selain melakukan pengawasan langsung ke lapangan, Bawaslu juga akan melakukan uji petik terhadap masyarakat calon pemilih terkait kinerja Pantarlih di wilayahnya.

Terpisah anggota KPU Kota Tasikmalaya Leisa Dera mengatakan hari Senin ini sebanyak 1.953 Pantarlih serentak menjalani pelantikan di masing-masing wilayah Kelurahan. "Total 1.953 Pantarlih yang akan bertugas melakukan pemutakhiran data dengan metode pencocokan dan penelitian. Mereka akan bertugas hingga 25 Juli mendatang," kata Leisa Dera.

Lusi Nurasiah salah seorang Pantarlih di wilayah Kecamatan Indihiang yang baru saja dilantik mengaku siap menjalankan tugasnya. Dia berharap proses pemutakhiran data pemilih ini mendapat dukungan dari masyarakat.

"Pengalaman Pilpres kemarin, tantangan di lapangan memang ada saja. Misalnya orang mau kita Coklit selalu tidak ada di rumah, atau pulangnya selalu malam hari. Ini memang masalah yang mungkin sepele, tapi kadang jadi tantangan tersendiri," kata Lusi.

Dia berharap sosialisasi tahapan Coklit ini gencar dilakukan, sehingga masyarakat pun tahu dan bersikap lebih terbuka ketika didatangi petugas Pantarlih. "Kan kalau masyarakatnya sudah tahu mau ada Coklit, biasanya mereka "welcome" ketika kita datang, nggak dicuekin," kata Lusi.

Terkait praktek joki Pantarlih, Lusi mengaku tidak mengetahuinya. Dia mengaku selama ini selalu berusaha menunaikan tugasnya. "Buat apa pakai joki?terus harus berbagi honor. Kan honornya juga segitu-gitunya, kalau dibagi lagi ya rugi dong," kata Lusi.