Ketua DPRD Garut Ejek Guru Honorer, Akun Medsos Golkar Kena Batunya

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut Euis Ida Wartiah dirujak warganet usai pernyataannya yang dianggap mengejek guru honorer saat berdemo pada Jumat, (14/6) lalu. Euis dianggap menghina guru honorer yang sedang bersimpuh menangis di hadapannya.

Euis menjadi bulan-bulanan warganet usai videonya yang dinarasikan sedang menghina guru honorer yang sedang demo tersebar di media sosial. Ada beberapa video yang tersebar berkenaan dengan momen tersebut. Salah satunya, adalah sebuah video berdurasi 18 detik, seperti dilihat detikJabar, Selasa (18/6/2024) siang.

Video tersebut menampilkan momen saat Euis turun dari sebuah mobil berwarna silver. Jika dilihat sekilas, kejadian itu seperti berlangsung di pintu Utara Kantor DPRD Garut, di Jalan Proklamasi.

Dalam video tersebut, Euis yang terlihat turun dari mobil kemudian bergegas masuk ruangan sempat bernarasi di hadapan sejumlah perempuan berpakaian guru. "Sok narangis di dinya, nya. Sing sae (Silakan menangis di situ. Yang bagus)," ungkap Euis dalam bahasa Sunda.

Ucapan tersebut kemudian disambut ungkapan kekecewaan dari sejumlah orang yang ada di sana. Seorang peserta aksi yang terekam sedang duduk di lantai kemudian menangis tersedu.

"Kita baik-baik loh Bu. Kita cuman minta dari ibu. Kita enggak minta apa-apa," ungkap wanita berbaju biru.

"Astagfirullah, ya Allah.... Nangis sing sae, ceunah (Nangis yang bagus katanya)," ucap perempuan lainnya.

Aksi tersebut dipastikan terjadi pada Jumat sore lalu, saat ratusan guru honorer dari Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar) Garut melakukan aksi unjuk rasa, menuntut kejelasan perubahan status guru honorer menjadi guru PPPK.

Ketua Fagar Garut, Ma'mol Abdul Fatih membenarkan insiden itu terjadi di sela-sela momen unjuk rasa pihaknya Jumat sore kemarin. Ma'mol mengaku sangat kecewa dengan sikap Euis Ida.

"Jelas kami sangat kecewa dengan sikap dan pernyataan Euis Ida. Seharusnya dia menjaga etika dan menunjukan empati," ucap Ma'mol kepada detikJabar.

Ma'mol mengaku pihaknya menanggapi serius kasus ini. Dirinya akan melaporkan Euis Ida ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Garut dan DPP Partai Golkar pada Rabu, (19/6/2024).

"Tentunya kita akan menempuh langkah selanjutnya karena kejadian ini benar-benar menyakiti hati kami sebagai guru honorer," katanya.

Euis Ida sendiri diketahui sudah meminta maaf terkait aksinya yang dianggap mengejek guru honorer menangis, saat sedang berdemo. Euis mengaku spontan dan tidak berniat untuk merendahkan.

"Atas nama pribadi menyampaikan permohonan maaf atas perkataan yang dirasakan menyinggung para peserta unjuk rasa dari kalangan guru honorer," kata Euis.

Akun Medsos Golkar hingga Airlangga Kena Batunya

Meskipun sudah meminta maaf, tapi aksi yang dilakukannya kadung bikin berbagai pihak berang. Selain guru honorer, warganet juga dibuat berang dengan aksi Euis Ida yang dianggap merendahkan guru honorer itu.

Berdasarkan pantauan detikJabar Selasa siang, berbagai akun media sosial Golkar kena serang warganet gara-gara ulah Euis. Di antaranya, adalah akun Instagram DPD Golkar Jabar, @golkar.jabar, serta akun Instagram DPP Golkar, @golkar.indonesia.

Warganet membanjiri kolom komentar unggahan-unggahan Golkar di media sosial. Di akun medsos sang Ketua Umum, Airlangga Hartarto juga tak luput dari komen warganet di Instagram.

"Ketua DPRD Garut mencerminkan seluruh kader Golkar pak? Masa dibiarkan, dibenarkan kelakuannya? kalau enggak mencerminkan, kasih sanksi lah!," tulis akun @hendranasahroni di salah satu postingan Instagram @airlanggahartarto_official.

"Ibu DPRD Garut malu-maluin Golkar ga ada niatan buat di ganti min," kata akun @boichand_ di kolom komentar unggahan @golkar.indonesia.

"Mohon ditindaklanjuti min kadernya yang notabenenya Ketua DPRD Kab. Garut yang terhormat ibu ketua dewan atas stimennya melukai perasaan kami guru honorer," tulis @nisakhaerunnida di unggahan @golkar.jabar.

Bisa Berdampak ke Pilkada

Pengamat politik Cecep Darmawan, yang juga merupakan Guru Besar Bidang Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menilai, aksi yang dilakukan Euis itu sangat merugikan Golkar.

"Dapat merugikan Golkar, apalagi menjelang Pilkada," kata Prof. Cecep.

Prof. Cecep menilai, ucapan Euis tersebut tidak mencerminkannya sebagai wakil rakyat. Apalagi, Euis saat ini berstatus sebagai Ketua DPRD Garut. Meskipun sudah meminta maaf, kata Cecep, ucapan Euis akan membekas.

"Karena ucapannya itu tidak mencerminkan dirinya sebagai wakil rakyat. Meskipun sudah meminta maaf, Ketua DPRD Garut menjadi catatan bagi para guru. Jangan pernah mengusik guru. Soliditas dan solidaritas guru itu kuat," katanya.

Kini, kata Cecep, Euis dan koleganya harus berusaha maksimal untuk memperjuangkan aspirasi guru honorer yang menginginkan peralihan status menjadi Guru PPPK.

"Jangan pernah lagi siapapun mengusik guru dan profesinya. Kesejahteraan sebagian guru kurang diapresiasi di negeri ini. Jangan malah diberi cibiran seperti kasus Garut ini," pungkas Cecep.

Golkar Buka Suara

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Kab. Garut, Deden Sopian menyatakan, pihaknya telah mengklarifikasi Euis Ida terkait aksinya yang dinarasikan mengejek guru honorer yang nangis saat demo itu.

"Intinya tidak ada niatan untuk melecehkan para guru, yang semestinya dihargai bersama. Dan dengan jelas, beliau (Euis) juga sudah meminta maaf," kata Deden kepada detikJabar, Selasa (18/6/2024).

Deden mengatakan, pihaknya menilai ada kepentingan lain yang menyusupi kejadian tersebut, sehingga kini menjadi viral dan ramai diperbincangkan. Sebab, kata Deden, Ketua Fagar Garut dinilai pihaknya memiliki tujuan politik.

"Karena kami baca di berita, bahwa saudara Ketua Umum Fagar ini juga akan mencalonkan menjadi bupati. Bahkan sudah kedatangan partai besar," ungkap Deden.

Terkait topik yang menjadi tuntutan massa guru honorer, yakni perihal kejelasan perubahan status mereka dari honorer menjadi PPPK, Deden mengatakan saat ini DPRD dan Pemda Garut terus bekerja untuk bisa mengawal dan merealisasikannya.

Hal tersebut, dianggap tidak mudah, karena postur APBD Garut yang kecil. Jadi, kata Deden, pihaknya saat ini sangat berhati-hati untuk menelaah APBD Garut yang bisa direalisasikan untuk membiayai keinginan para guru tersebut.

"Kami mohon agar bapak-ibu guru untuk mempercayakan penyelesaian pengangkatan PPPK ini, kepada Pemda dan DPRD. Beri waktu kami untuk menelaah APBD. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," pungkas Deden.