.webp)
Dedi Mulyadi dan Iwan Bule, masuk nominasi bakal calon Gubernur Jawa Barat, yang akan direkomendasikan oleh Partai Gerindra. Namun saat ini masih dalam pembahasan dengan partai koalisi di Pilpres Februari lalu.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, saat ini sebagai presiden terpilih Prabowo sendiri, tak gegabah menentukan calon-calon yang akan diusung di daerah.
"Pak Prabowo sedang menimbang, memilih, memilah nama-nama yang akan diusung di berbagai daerah, tentu bersama dengan partai koalisi. Karena tidak bisa gegabah asal pilih," ujar Muzani, usai Bintek di Mercure Hotel, Kawasan Galuh Mas, Kabupaten Karawang, Senin (13/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan, partai-partai koalisi Indonesia Maju di setiap provinsi dan kabupaten/kota, juga mengusulkan nama-nama kandidat calon untuk di Pilkada, oleh karenanya Partai Gerindra juga tak akan memutuskan nama calon yang akan diusung sendiri.
"Partai-partai koalisi di tiap provinsi, kabupaten dan juga kota, juga telah mengusulkan nama-nama kandidat yang akan diusung, partai Gerindra tentu tidak akan mengambil keputusan sendiri," kata dia.
Mengenai konstelasi Pilkada di Jawa Barat, Muzani mengungkap, saat ini proses penjaringan masih berjalan, dan DPP Gerindra tengah melakukan proses pengamatan mendalam.
Termasuk mengenai beberapa kader sohornya di Jawa Barat, seperti Dedi Mulyadi dan mantan Ketua Umum PSSI Iwan Bule, kini masih dalam posisi yang masih dipertimbangkan untuk bertarung di Pilgub Jawa Barat.
"Di Jawa Barat banyak (bakal calon yang dipertimbangkan) termasuk itu (Dedi Mulyadi, dan Iwan Bule), terus siapa lagi? Termasuk di beberapa daerah yang Gerindra menjadi pemenang kita juga sedang fokus membahas bersama beberapa partai," paparnya.
Untuk saat ini, kata Muzani, Gerindra sendiri sedang fokus membahas penentuan calon Ketua DPRD di tiap Provinsi dan Kabupaten/Kota. Yang dimana partai Gerindra menjadi pemenang serta berhak mendapat jatah kursi pimpinan DPRD.
"Kewenangan untuk menunjuk ketua DPRD (Kabupaten/Kota) adalah kewenangan provinsi dan di provinsi adalah kewenangan pusat, tentu kita sedang fokus menimbang untuk memutuskan siapa yang berhak menjadi ketua. Tentu kriterianya salah satunya adalah senioritas, kapabilitas, dan raihan suara," pungkasnya.
(yum/yum)
