.webp)
MUI Jabar mendesak pemerintah menuntaskan permasalahan pungutan liar (pungli) di sejumlah objek wisata di Jawa Barat. MUI juga meminta agar kasus pungli ditangani penegak hukum.
Sekretaris MUI Jabar Rafani Akhyar menjelaskan alasan masyarakat untuk berani melaporkan pungli. Sallah satunya memberikan efek jera kepada pelaku pungli itu sendiri.
"Masyarakat harus ada keberanian, setiap objek wisata selalu ada petugasnya seperti pihak kepolisian dan itu harus dilaporkan," kata Rafani kepada detikJabar, Rabu (8/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rafani menyebut praktik pungli jangan sampai dibiarkan terlalu lama, apalagi saat ini praktik pungli sudah merajalela. Praktik pungli ini juga bisa berdampak buruk pada kunjungan wisata, jangan sampai wisatawan mendapatkan pengalaman buruk saat berkunjung ke objek wisata di Jabar.
"Kenapa jangan dibiarkan terlalu lama karena dapat merusak nama baik Jawa Barat," sebutnya.
Menurut Rafani, praktik pungli juga dilarang dalam agama. Maka dari itu, dibutuhkan ketegasan dalam hal ini aparat penegak hukum dalam menegakkan pungli. Selain itu, penegakan pungli ini juga harus dilakukan secara komprehensif.
"Iya memang ini harus komprehensif, soal solusinya. Jadi dilihat dari berbagai aspek, yang pertama pemerintah harus serius dalam hal penegakan hukum, tapi juga diimbangi dengan pengelolaan yang baik, kan ini ada tata kelola pemerintahan yang baik, ini yang terlihat agak amburadul sekarang ini tata kelola pemerintahan. Jadi selama tata kelola pemerintahan yang tidak baik, penegakan hukum pun akan susah, jadi menurut saya penegakan hukum itu harusnya berbarengan," terangnya.
Disinggung terkait pengangguran di Jawa Barat, Rafani mengaku prihatin karena banyak pengangguran di Jabar dan menurutnya hal itu juga bisa menjadi pemicu orang melakukan praktik pungli.
"Prihatin, pengangguran sekarang ini kan bukan pengangguran biasa saja. Hari ini rame juga pengangguran secara terpelajar, banyak lulusan S1 itu pengangguran," tuturnya.
Rafani kembali tegaskan, penanganan pungli harus dilakukan secara komprehensif. "Betul komprehensif, dari mulai penegakan hukum hingga solusi yang harus dikeluarkan pemerintah," pungkasnya.
(wip/sud)
