Minta PPDB 2024 Tanpa Kecurangan, Bey: Jabatan Kadisdik Dipertaruhkan

Jawa Barat bersiap membuka pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025. Penjabat Gubernur Bey Machmudin mewanti-wanti kepala dinas pendidikan untuk menjamin pelaksanaan PPDB berjalan jujur, adil dan transparan.

Hal itu diungkap Bey dalam kick off PPDB 2024 di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (8/5/2024). Bey menyebut jabatan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat yang kini diemban Wahyu Wijaya jadi taruhan jika PPDB tahun ini masih ditemukan kecurangan.

"Kami pemerintah serius bahwa PPDB tahun ini harus terbaik, tidak ada titip-menitip, jalur orang dalam dan akan bekerjasama dengan Saber Pungli dan akan tegas pada ketidakbenaran," ucap Bey saat membuka kick off PPDB.

"Kami komit, semua transparan dan keluhan masyarakat akan dijawab segera. Dengan berani Kadisdik melakukan penandatanganan fakta integritas dan siap mempertaruhkan jabatannya," tegasnya melanjutkan.

Menurut Bey, PPDB harus berjalan jujur, adil dan transparan karena semua anak di Jawa Barat punya hak yang sama memperoleh pendidikan. Karena itu, penting agar PPDB bisa dilaksanakan tanpa ada kecurangan sekecil apapun.

"Kita ingin memastikan setiap anak di Jabar memiliki kesempatan yang sama mengakses pendidikan tanpa diskriminasi. Kita mengajak semua pihak untuk bergandengan tangan menjalankan PPDB," jelasnya.

Lebih lanjut, Bey juga meminta orang tua agar tidak berpikir untuk menitipkan anaknya ke sekolah tertentu. Menurutnya, semua proses penerimaan siswa baru harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Integritas dari internal kami, itu paling penting kalau itu beres Insyaallah lancar dan orang tua jangan nitip-nitip, tahun ini tidak ada. Kalau ada tunjukan ke kami, kami tindak tegas," ujar Bey.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jabar Wahyu Wijaya menambahkan, PPDB 2024 menyediakan kuota sekitar 700 ribu siswa baik untuk tingkat SMA, SMK maupun SLB. Adapun pendaftaran dibuka melalui empat jalur.

"Untuk negeri 300 ribuan, yang swasta bisa sampai 700 ribu. Jalur masih sama kecuali, yang covid tidak ada lagi, dan di tahap satu menggunakan jalur zonasi dengan keluarga ekonomi tidak mampu di tahap satu. Selebihnya di tahap dua," singkat Wahyu.