Harapan Bupati Sukabumi dan Kadinkes Soal Layanan Rumah Sakit Daerah

Harapan Bupati Sukabumi dan Kadinkes Soal Layanan Rumah Sakit Daerah

Syahdan Alamsyah - detikJabar
Jumat, 26 Apr 2024 00:05 WIB
Bupati Sukabumi Marwan hamami dan Kadinkes Agus Sanusi
Bupati Sukabumi Marwan hamami dan Kadinkes Agus Sanusi (Foto: Istimewa)
Sukabumi -

Sejumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)di Kabupaten Sukabumi mendapat ulasan kurang baik di aplikasi Google Review. Hal ini memantik keinginan masyarakat soal perbaikan layanan di rumah sakit plat merah tersebut.

Ulasan itu bisa dengan mudah ditemukan di layanan mesin pencari google, ketika salah satu nama RSUD diketik maka akan keluar nama RSUD tersebut lengkap dengan jumlah bintang yang merupakan rating yang bebas di isi oleh warganet berikut ulasannya.

"Ya itu suruh dibenahi kerikil-kerikil ya dihabisi saja, karena kalau disebut "si kukut" (biang masalah) yang ada di situ misalnya sebenarnya sudah tahu, cuman manajemen itu ragu karena mungkin tekanan," kata Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, Kamis (25/4/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ucapan Marwan tersebut menjelaskan tidak sedikit dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang seolah bekerja namun seenaknya yang akhirnya berpengaruh kepada layanan. Ia mencontohkan persoalan yang saat ini tengah menjadi sorotan, soal korupsi insentif tenaga kesehatan di RSUD Palabuhanratu.

"Yang mungkin adanya tekanan ke manajemen misalnya ada anggapan itu titipan, orang ini dulu misalnya titipan pejabat. Ketika orang ini diusik rocet (berulah) , bagi saya habisi saja enggak usah berpikir itu titipan bupati titipan siapa saja ketika dia mengganggu apalagi saya bilang barusan pidanakan jangan di biarkan," tegas Marwan.

ADVERTISEMENT

"Jadi sudah memanfaakan negara untuk kepentingan dirinya, lembaga negara ini apalagi honor gimana aksesnya, pegawai negeri habisi pegawai negerinya kalau honor mau dihabisi apanya pidanakan," sambung Marwan.

Marwan juga menjawab soal layanan kesehatan di wilayahnya, menurutnya secara standar kualitas layanan itu berdasarkan akreditasi.

"Kalau secara standar (umum) layanan itu dari akreditasi, tapi bagi saya bukan hanya sekedar akreditasi hanya ngumpul sertifikat tapi tidak adanya perubahan dalam bentuk pelayanan. Hanya sekedar akreditasi percuma," kata Marwan.

Hal serupa diungkap Kepala Dinas Kesehatan, Agus Sanusi. Persoalan SDM jadi sorotan utama yang harus diperhatikan pihaknya.

"Salah satunya SDM, saya ke Kemenkes minta tenaga, dokter spesialis contoh Dokter Obgin itu 1 padahal minimal 4, pak bupati saat ini menyarankan untuk sekolah dibiayai pemerintah daerah, dan ini menunggu," tuturnya.

Standar pelayanan kedepan menurut Agus harus bisa memuaskan masyarakat. Mulai dari pelayanan yang ramah, sopan dan senyum akan terus ditingkatkan.

"Kualitas pelayanan dari SDM khususnya RS dan Puskesmas. Saya kan belum lama menjabat, namun pelaku dewan pengawas ini menjadi pekerjaan bagi saya untuk membenahi. Kita punya misi misalnya pelayanan di RS, kalau RS dirasa ada yang kurang berkenan ya saya berikan teguran enggak bisa ditegur saya lapor ke pimpinan. Mereka ini harus ramah, senyum, rapi, sopan, masa Puskesmas saja bisa," beber Agus.

(sya/yum)


Hide Ads