.webp)
Pengamat pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Iing Nurdin mengomentari soal kinerja Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif selama menjabat.
Arsan Latif sendiri sudah menduduki jabatan sebagai Pj Bupati Bandung Barat selama enam bulan lamanya. Pada periode itu, Arsan dinilai sudah menjalankan kinerjanya dengan cukup baik.
Ada beberapa poin penting yang jadi sorotan Iing, mulai dari penanganan darurat sampah dampak terjadinya kebakaran TPA Sarimukti di pertengahan 2023 lalu, kemudian masalah pengelolaan keuangan daerah, hingga penanganan inflasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita harus memberikan penilaian enam bulan kinerja Pj bupati, karena penilaian bisa menumbuhkan persepsi. Dari kondisi real, ada banyak yang sudah dilakukan, mulai dari darurat sampah, keuangan, dan inflasi," kata Iing saat dikonfirmasi, Senin (8/4/2024).
Iing menyebut ketika berbicara darurat sampah, masalahnya berkaitan dengan kondisi persampahan di Bandung Raya. Masalah penumpukan sampah dan pelayanan tertangani.
"Bagaimanapun kondisi darurat sampah ada kaitannya dengan Bandung Raya. Dalam konteks ini, Pj bupati dilantik, kita bisa melihat respon cepat atas penanganan masalah ini dan tertangani," ujar Iing.
Kemudian soal pengelolaan keuangan, Iing menilai sebagai seorang penjabat, Arsan memiliki kewenangan yang terbatas. Kendati demikian, carut marut keuangan Pemda KBB bisa diurai hingga tak terlalu kusut.
"Struktur anggaran yang awalnya carut marut, ketidakpastian dari proses penganggaran yang terjadi, ujungnya KBB punya utang ke swasta. Hari ini sudah terbayarkan secara perlahan," ujar Iing.
Lalu soal inflasi yang menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja penjabat kepala daerah, menurut Iing tidak adil ketika kinerja kepala daerah di seluruh Indonesia diukur dari kinerja selama enam bulan.
"Inflasi ini kan terjadi di seluruh Indonesia, tidak fair kalau diukur selama 6 bulan apakah seorang pj berhasil atau tidak menurunkan inflasi. Ini kan terkait dengan ekonomi makro," tutur Iing.
Di awal kepemimpinannya, Arsan sempat diwarisi isu disharmoni Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kerja Pemerintahan Daerah KBB. Iing mengatakan Arsan juga membedah dan mencari solusi atas permasalahan tersebut.
"Menambahkan terkait kepegawaian ASN, sebelumnya banyak isu seolah-olah ada disharmoni di lingkungan ASN. Ini terkait rotasi mutasi, tentu berdampak pada kinerja pemerintah itu sendiri. Dan Arsan membenahi itu dengan pola komunikasi yang berbeda dengan yang terjadi sebelumnya," kata Iing.
Arsan mengadopsi gaya blusukan untuk menyerap aspirasi dan permasalahan di masyarakat. Hal itu kemudian menjadi langkah awal untuk mencari solusi mengentaskan permasalahan tersebut.
"Memang akan banyak pro kontra karena pada dasarnya penilaian itu (blusukan) menjadi personal. Tapi kalau mau berpikir positif, tanpa dia turun ke lapangan, dia tidak akan memahami persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Akan sulit mengetahui apa yang masyarakat mau dan bagaimana solusinya," kata Iing.
(dir/dir)
