Titah Bey Agar Operasi Pasar Tak Digelar di Kantor Pemerintahan

Titah Bey Agar Operasi Pasar Tak Digelar di Kantor Pemerintahan

Bima Bagaskara - detikJabar
Rabu, 06 Mar 2024 15:31 WIB
Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin
Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin (Foto: Bima Bagaskara/detikJabar).
Bandung -

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meminta agar pelaksanaan operasi pasar jelang bulan Ramadan dan Idul Fitri tidak digelar di kantor pemerintahan. Bey dengan tegas menginstruksikan agar operasi pasar dilakukan di wilayah rawan miskin.

Hal tersebut disampaikan Bey dalam agenda High Level Meeting Pengendalian Inflasi Daerah di Kota Bandung, Rabu (6/3/2024). Mulanya, Bey mengatakan, ada sejumlah langkah strategis pengendalian inflasi yang pelaksanaannya harus mulai dipertajam.

Menurutnya, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bersama Satuan Tugas Pangan harus melakukan pemantauan dan pengawasan harga hingga ketersediaan stok secara rutin/berkala menjelang dan selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Operasi Pasar dapat dilakukan sepanjang dampaknya memang dapat menekan inflasi secara langsung. Jangan sampai ada salah kebijakan," kata Bey.

Selain itu, Bey mengungkapkan, TPID harus mulai mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar murah bersubsidi dan operasi pasar lainnya untuk menstabilkan harga.

ADVERTISEMENT

Bey juga menekankan, operasi pasar agar dilakukan di wilayah rawan miskin, tidak di kantor pemerintahan. Sebab selama ini, kegiatan operasi pasar lebih banyak dilakukan di kantor pemerintahan dan tidak menyasar langsung ke masyarakat kurang mampu.

"Dan tidak dilakukan di kantor-kantor pemerintahan," tegas Bey.

Lebih lanjut, Bey mengharapkan ada peran dari BUMD dan BUMDes untuk menjaga ketersediaan dan pendistribusian bahan pokok. Selain itu, pengoptimalan penyaluran beras SPHP juga harus disertai dengan pengawasan yang akuntabel agar harga bisa sesuai HET.

"Siapkan bantuan sosial pangan sembako yang bersumber dari APBD Provinsi dan kabupaten/kota dengan validasi penerima manfaat yang dilakukan oleh Dinas Sosial secara transparan dan akuntabel. Penyaluran bantuan sosial pangan dilakukan menjelang Idul Fitri," jelasnya.

Dia juga mengatakan, pemenuhan standar Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah agar segera dilaksanakan.

"CPPD yang harus dipenuhi sebanyak 7.290,72 ton untuk kabupaten/kota dan 1.934,54 ton untuk provinsi," tuturnya.

Jamin Stok Beras Aman

Masih kata Bey, pihaknya mengklaim stok beras aman hingga Idul Fitri nanti. Hal tersebut didapat berdasarkan laporan Bulog yang menyebut cadangan beras aman hingga satu bulan ke depan.

Dia mengatakan, pemerintah telah mendatangkan beras impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Setidaknya ada 119 ribu ton dan tambahan 34 ribu ton yang tersimpan di gudang Bulog.

"Intinya sampai lebaran itu akan sangat aman, impor juga akan terus berjalan karena panennya menurun itu otomatis kita akan impor," ucap Bey.

Karena itu, dia meminta masyarakat tetap tenang dan tidak panic buying menjelang ramadan dan Idul Fitri. "Tadi Bulog juga sudah komit sebenarnya stoknya sudah, dan berbagai cara akan dilakukan oleh Bulog untuk beras," pungkasnya.

(bba/mso)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads