Meraba Isyarat Politik Ridwan Kamil Menuju DKI 1

Jabar Sepekan

Meraba Isyarat Politik Ridwan Kamil Menuju DKI 1

Tim detikJabar - detikJabar
Minggu, 25 Feb 2024 20:30 WIB
Baliho Ridwan Kamil.
Baliho Ridwan Kamil. Foto: Istimewa
Bandung -

Nama Ridwan Kamil mendadak jadi perbincangan warganet setelah beredar foto baliho bergambar dirinya di media sosial. Dalam baliho tersebut, dinarasikan mantan Gubernur Jawa Barat itu hendak menuju Jakarta.

Dari foto baliho yang dibagikan akun X @txtdaribandung, RK yang mengenakan kemeja flanel terlihat membawa ransel. Pada baliho itu juga terdapat potongan pesan yang berisi pertanyaan, "Lagi jalan ke mana, Kang?".

Pesan itu kemudian seolah-olah dijawab RK yang menyatakan bakal melakukan perjalanan menuju Jakarta. "OTW Jakarta nih,".

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Beredarnya foto baliho itu tentu menimbulkan beragam spekulasi. Banyak yang mengira itu merupakan kode keras terkait langkah politik RK selanjutnya yang bakal maju di Pilgub DKI Jakarta.

Terlebih sebelumnya, RK yang juga Ketua TKD Prabowo-Gibran Jabar ini menyatakan punya tiga opsi untuk karir politiknya. Selain maju dalam Pilgub DKI dan Pilgub Jabar, RK juga mengaku mendapat tawaran sebagai menteri.

ADVERTISEMENT

"Pilihan saya memang tiga ya, antara menteri, Gubernur DKI dan Gubernur Jabar. Tapi, perhari ini belum saya putuskan," kata RK di Sekretariat TKD Jabar, Kota Bandung, Kamis (16/2/2024).

RK kemudian menanggapi terkait viralnya baliho tersebut. Dalam keterangan tertulisnya Jumat (23/2/2024), RK meminta masyarakat bersabar. Dia juga menyebut pada 29 Februari nanti akan ada kabar terbaru soal keputusan politiknya.

"Terima kasih atas dukungan dan antusiasme masyarakat. Namun saya harap masyarakat bersabar. Mohon tunggu di 29 Februari 2024," ujar eks Gubernur Jabar periode 2018-2023 ini.

RK menuturkan, saat ini dirinya masih mempertimbangkan sejumlah aspek untuk menentukan langkah politiknya ke depan. Dia berjanji, jika keputusan itu sudah diambil, akan memberikan keterangan resmi kepada masyarakat.

Sementara itu, Golkar sebagai partai bernaung RK, belum mau banyak mengomentari berbagai spekulasi yang bermunculan itu.

"Saya tidak dapat menduga-duga atas gambar Kang Emil yang OTW ke Jakarta. Silakan publik menafsirkan sendiri atas apa yang ada dalam gambar itu," kata Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily kepada detikJabar via pesan WhatsApp, Sabtu (24/2/2024).

Ace mengungkap, Golkar saat ini masih berfokus mengawal rekapitulasi berjenjang yang dilakukan KPU. Apalagi, Ace ingin memastikan Golkar menjadi salah satu partai pemenang Pemilu di Jawa Barat.

"Kami Partai Golkar Jawa Barat saat ini masih konsentrasi dan fokus untuk mengawal suara yang rekapitulasinya berjenjang dari mulai tingkat TPS, Kecamatan, Kabupaten, provinsi hingga pusat. Pengawalan ini dilakukan dalam rangka memastikan kemenangan Partai Golkar di Jawa Barat berdasarkan atas hasil hitung cepat berbagai lembaga survei," pungkasnya.

Kemunculan spekulasi akankan RK melaju ke DKI 1 pun ikut dikomentari pengamat politik Unpad Firman Manan. Ia mengatakan, RK punya peluang besar untuk melangkah ke Jakarta, dengan opsi maju di Pilgub DKI ataupun ditunjuk menjadi menteri selain kembali bertarung di Pilkada Jabar sebagai petahana.

"Rekom dari DPP Golkar yang mendorong Kang Emil di Pilgub DKI dan Jabar itu kan belum dicabut, artinya Kang Emil udah mendapat tiket dari partai. Jadi, opsi ke Pilgub DKI ini juga terbuka, selain maju lagi di Jabar atau bahkan ditarik ke kabinet jika Prabowo-Gibran dipastikan menang," kata Firman saat berbincang dengan detikJabar via sambungan telepon, Sabtu (24/2/2024).

Namun kemudian, nasib politik RK sepenuhnya akan ditentukan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Apalagi, Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Zaki Iskandar, juga diketahui mendapat mandat dari partai untuk maju di Pilkada 2024.

"Tapi kan mandatnya tidak tunggal, Golkar nanti yang menentukan ini. Jadi peluangnya terbuka. Pada akhirnya, akan ini akan ditentukan oleh partai. Kang Emil itu kan sekarang terikat oleh partai, tidak bisa bermanuver sendiri. Jadi tentu memerlukan rekomendasi partai," ungkapnya.

(aau/sud)


Hide Ads