Jabar Hari Ini: Tumbangnya Petugas Penyelenggara Pemilu

Jabar Hari Ini: Tumbangnya Petugas Penyelenggara Pemilu

Tim detikJabar - detikJabar
Kamis, 15 Feb 2024 22:00 WIB
Warga mengantarkan jenazah Fuad Holik (43) Sekretaris Keuangan PPS Desa Sukamaju Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya ke pemakaman.
Warga mengantarkan jenazah Fuad Holik (43) Sekretaris Keuangan PPS Desa Sukamaju Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya ke pemakaman. Foto: Faizal Amiruddin/detikJabar
Bandung -

Berbagai peristiwa terjadi di Jawa Barat (Jabar) hari ini, Kamis (15/2/2004). Mulai dari tumbangnya para petugas TPS usai pencoblosan, hingga aksi pencari harta karun di Pangandaran.

Berikut rangkuman Jabar hari ini:

1. KPID Jabar Temukan 108 Dugaan Pelanggaran Siaran Pemilu

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat merilis hasil pengawasan siaran pada Pemilu 2024. Hasilnya, KPID mendapatkan 108 indikasi temuan pelanggaran yang terjadi dalam proses tahapan hingga menjelang pemungutan suara di Tanah Pasundan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua KPID Jabar Adiyana Slamet mengatakan, seratusan indikasi temuan pelanggaran itu tercatat ditemukan pada 2023 sebanyak 11 item. Jumlahnya kemudian melonjak drastis pada 2024 menjadi 97 indikasi temuan pelanggaran dalam proses penyiaran di tingkat nasional maupun lokal.

"Dan dari 108 indikasi temuan itu, 32 di antaranya sudah kami tindaklanjuti melalui putusan akhir oleh KPID Jawa Barat," katanya dalam Expose Hasil Pengawasan Siaran Pemilu KPID Jawa Barat, Kamis (15/2/2024).

ADVERTISEMENT

Menurut Adiyana, putusan akhir itu dilakukan KIPD Jabar pada 2023 dengan 11 putusan dan 2024 dengan 21 putusan. Sebanyak 17 di antaranya sudah direkomendasikan ke KPI Pusat, 9 pelanggaran diberi sanksi teguran I yang dilakukan lembaga penyiaran lokal, dan 6 pelanggaran dilakukan klarifikasi terhadap lembaga penyiaran lokal di Jabar.

"Sembilan pelanggaran ini di antaranya pemberitaan tidak berimbang, pemanfaatan frekuensi publik untuk kepentingan individu, maupun iklan kampanye, hingga durasi (kampanye pemilu) yang melebihi jumlah yang sudah ditentukan," ungkapnya.

Adiyana memastikan, setelah sanksi itu dijatuhkan, lembaga penyiaran di Jabar langsung menaati aturan tersebut. Siaran yang awalnya dikategorikan melanggar, langsung dihentikan atau di-takedown sebagai bagian kesadaran dari lembaga penyiaran tersebut.

Kini, setelah Pemilu 2024, Adiyana pun berharap lembaga penyiaran di Jabar bisa menaati aturan mengenai kepemiluan. Apalagi, Jabar dalam waktu dekat akan menghadapi Pilkada yang tentunya membutuhkan peran lembaga penyiaran dalam memberikan informasi secara berimbang kepada masyarakat.

"Momen ini, semangatnya bukan ingin memberikan sanksi. Tapi kami berharap lembaga penyiaran dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, peserta pemilu dan memang bisa menayangkan sebuah informasi sesuai aturan yang telah ditentukan," pungkasnya.

2. Sejumlah Petugas yang Terlibat Pemilu di Jabar Bertumbangan

Anggota KPPS dan Sekretaris PPS di Kabupaten Tasikmalaya meninggal dunia saat perhitungan surat suara Pemilu 2024, Rabu (14/2/2024) malam. Korban yaitu Arman Ramansyah, anggota KPPS TPS 1 Desa Cipondok, Kecamatan Sukaresik dan Sekretaris PPS Desa Sukamaju, Kecamatan Pageur Ageung bernama Fuad Kholik.

"Kami KPU Kabupaten Tasikmalaya berduka. Anggota KPPS TPS 1 Cipondok (Arman Ramansyah) wafat saat bertugas," kata Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Ami Imron Tamami, Kamis (15/2/2024).

Dari hasil pemeriksaan, Arman memiliki riwayat penyakit lambung. Selain itu seorang Sekretaris PPS Desa Sukamaju, Kecamatan Pageur Ageung bernama Fuad Kholik meninggal. Dari hasil pemeriksaan dia mendapat serangan jantung. "Satu lagi yang wafat sekretaris PPS Sukamaju. Beliau sempat dirawat karena jantung," kata Ami.

Di Kota Sukabumi, sebanyak 94 petugas jatuh sakit saat melaksanakan tugas dalam Pemilu 2024. Mereka dibawa ke puskesmas dan dua di antaranya dirujuk ke rumah sakit terdekat.

Secara rinci, 94 petugas yang sakit terdiri dari 30 orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), 11 orang Panwaslu, 12 orang Linmas, 11 orang pemilih atau masyarakat, 15 orang saksi, 10 orang PPS dan 5 orang PPK.

"Dirujuk dua orang ke RS Primaya dan RSUD Syamsudin. Penyakit terbanyak myalgia, gastritis dan hypertensi jumlah 72 orang," kata Sekretaris KPU Kota Sukabumi Basuki saat dikonfirmasi.

Di Bandung Barat dan Cimahi, puluhan petugas penyelenggara Pemilu terpaksa mendapat perawatan gegara kondisi kesehatannya menurun. Di Kota Cimahi, sedikitnya ada 12 petugas penyelenggara pemilu yang dilarikan ke puskesmas bahkan ada yang sampai dirujuk ke rumah sakit karena kelelahan selama bertugas.

"Sampai hari ini, data yang masuk itu ada 12 orang yang ditangani. 11 petugas KPPS dan 1 petugas Linmas," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Mulyati saat dikonfirmasi, Kamis (15/2/2024).

Sementara di Bandung Barat, setidaknya 23 petugas yang dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas pada Rabu (14/2/2024). Rinciannya sembilan anggota KPPS, tiga anggota PPS, lima anggota PPK, lima petugas lainnya serta saksi, lalu seorang linmas.

Kepala Dinas Kesehatan KBB, Hernawan Widjayanto mengatakan 23 penyelenggara pemilu itu rata-rata mengalami kelelahan akut akibat terlalu diforsir.

"Catatan kita itu 23 petugas yang kelelahan karena tugasnya ya. Kemudian langsung ditangani petugas kesehatan yang ada di dekat setiap TPS," kata Hernawan saat dikonfirmasi.

Kemudian di Kabupaten Cirebon, ratusan petugas juga harus mendapat perawatan gegara mengalami gangguan kesehatan. Bahkan beberapa di antaranya harus dibawa ke rumah sakit.

Kabar itu dibenarkan oleh Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon Neneng Hasanah. Dia menyebut sejak 13 hingga 15 Februari ada ratusan petugas yang 'tumbang' gegara gangguan kesehatan.

"Kami mendata ada sebanyak 114 orang yang harus mendapatkan penanganan medis," kata dia kepada detikJabar, Kamis (15/2/2024).

Dari 114 petugas yang mendapatkan penanganan medis, 110 orang di antaranya mendapatkan perawatan di puskesmas. Sedangkan 4 orang lainnya harus mendapatkan perawatan di sejumlah rumah sakit.

3. Akui Ada Tawaran Menteri, RK: Cenderung Jabar Jilid 2

Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) membahas mengenai kemungkinan tawaran menjadi menteri jika Prabowo-Gibran benar-benar menang Pilpres 2024. Namun, RK masih mempertimbangkan tawaran tersebut.

Hal itu diungkapkan RK saat ditanya terkait tawaran politik usai memberi keterangan pers di Sekretariat TKD Jabar, Kota Bandung, Kamis (16/2/2024).

RK menyebut, saat ini dihadapkan pada tiga pilihan untuk karir politiknya ke depan. Selain tawaran menteri, dia mengaku, sedang mempertimbangkan kemungkinan maju di Pilgub DKI Jakarta dan Jabar periode kedua.

"Pilihan saya memang tiga ya, antara menteri, gubernur DKI dan gubernur Jabar. Tapi, perhari ini belum saya putuskan," kata RK.

Meski begitu, RK menyebut dirinya cenderung untuk melanjutkan sebagai gubernur Jabar di Pilkada November mendatang.

"Kalau hati cenderung mungkin melanjutkan Jabar jilid dua, tapi belum saya putuskan karena proses masih panjang, dinamika pasti ada karena Pilkada itu bulan November tanggal 27, jadi masih terlalu panjang ya," ungkapnya.

Saat disinggung terkait tawaran menteri, RK enggan berbicara lebih jauh. Termasuk dari mana tawaran tersebut maupun posisi menteri apa yang disodorkan kepada dirinya.

"Belum bisa saya sebutkan lah ya, tapi wacana itu pernah disampaikan ke saya. Ya nanti aja," pungkasnya.

4. Bawaslu Rekomendasikan 5 TPS di Kota Cirebon Gelar Pemungutan Suara Ulang

Bawaslu Kota Cirebon merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) di lima TPS yang ada di wilayahnya. Rekomendasi tersebut dikeluarkan setelah Badan Pengawas Pemilu menemukan adanya sejumlah pelanggaran pada saat proses pemungutan suara Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu Kota Cirebon Devi Siti Sihatul Afiah mengatakan, ada lima TPS yang direkomendasikan untuk dilakukan PSU. Lima TPS itu, yakni TPS 02 Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, TPS 27 Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi dan TPS 05 Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan.

Kemudian dua TPS lain yang direkomendasikan untuk dilakukan PSU terdapat di Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Ke dua TPS tersebut yakni TPS 08 dan TPS 17.

Devi mengatakan, pihaknya menemukan berbagai macam pelanggaran saat proses pemungutan suara Pemilu 2024 yang berlangsung pada 14 Februari, kemarin. Di TPS 02, Bawaslu menemukan adanya warga yang tidak memiliki hak pilih namun melakukan pencoblosan di TPS tersebut.

"Di TPS 02 Kesambi, ada 11 orang yang tidak memiliki hak pilih di situ. (Mereka) tidak masuk dalam DPT, DPTb, dan bukan DPK. Tapi (mereka) diberikan surat suara di TPS tersebut," kata dia di Kantor Bawaslu Kota Cirebon, Kamis (15/2/2024).

"Begitu pun di TPS 27 Karyamulya, Kecamatan Kesambi. Di sana juga ada enam orang yang tidak memiliki hak pilih tapi (mereka) difasilitasi untuk memilih," sambung dia.

Sementara di sejumlah TPS di Kecamatan Kejaksan, Bawaslu juga menemukan adanya pelanggaran pada saat pelaksanaan pencoblosan Pemilu 2024. Di sejumlah TPS itu, Bawaslu menemukan adanya warga yang masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), namun mendapat lima surat suara.

Menurut Bawaslu, bagi pemilih yang masuk dalam DPTb, maka hanya bisa mendapat satu surat suara. Yakni surat suara untuk memilih pasangan capres-cawapres.

"Di Kecamatan Kejaksan, ada yang masuk dalam DPTb. Yang menjadi persoalan, pemilih tersebut seharusnya hanya mendapat satu surat suara, yaitu PPWP (Surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden), tapi (mereka) justru difasilitasi lima surat suara dan itu dicoblos semua," kata Devi.

Atas dasar hal tersebut, Bawaslu kemudian merekomendasikan untuk dilakukan PSU di lima TPS yang tersebar di sejumlah kecamatan itu.

"Dalam konteks persoalan tadi, itu masuk dalam Pasal 372 Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemungutan suara ulang. Masuk juga PKPU No 25 tahun 2023 Pasal 80 tentang PSU. Maka berdasarkan hal-hal tersebut, kami mengkajinya, kemudian Pleno dan hasilnya seperti yang tadi saya sampaikan (PSU)," kata Devi.

5. Aksi Pencari Harta Karun di Pangandaran

Kondisi Pantai Pangandaran saat Pemilu 2024 terpantau sepi pengunjung dan hanya terlihat segelintir penduduk lokal yang bermain air dan pasir pantai.

detikJabar mencoba mengunjungi pantai Pangandaran pada Rabu (14/2/2024) sore pukul 17.00 WIB. Wisatawan yang hadir dominan warga lokal, meski beberapa mobil berplat D terlihat terparkir.

Ada fenomena tidak biasa saat Pantai Pangandaran sepi pengunjung, sejumlah memanfaatkan momen tersebut. Salah satunya dilakukan Ahmad Malik (45) warga Pangandaran yang sedang mencari harta karun sekitaran pantai Pangandaran.

Istilah harta karun yang dimaksud sejumlah koin, logam dan perhiasan emas yang tertinggal di pantai.

"Sedang cari logam-logaman, koin recehan atau perhiasan milik wisatawan yang tertinggal," kata Ahmad saat berbincang dengan detikJabar.

Penuh harapan, Ahmad terus mencari peruntungan dari perintilan besi, koin, logam ataupun perhiasan emas yang terdampar atau terkubur pasir. "Kalu yang dicari sebetulnya recehan sih, tapi kalau banyak kan lumayan," ucapnya.

Alat yang digunakan Ahmad cukup sederhana, menggunakan alat detektor pendeteksi logam ataupun besi yang terkubur. Berjalan sepanjang pantai Pangandaran, Ahmad bekerja tidak sendiri.

Ahmad ditemani Redi yang juga membawa alat detektor pencari logam. Mereka berdua berjalan terpencar, meskipun masih dalam kawasan yang sama.

Ahmad mengatakan aktivitas mencari harta karun itu biasanya dilakukan mulai pukul 17.00-18.00 WIB sore. "Ya kalau waktu mah tergantung, kalau sepi aja," ucapnya.

Upaya Ahmad mencari logam ataupun besi cukup membantu kondisi pantai Pangandaran yang kerap kali didapati besi kecil ataupun paku. "Kadang paku juga atau besi ada yang nyangkut, kalau dikumpulkan kita kilo," katanya.

Menurut dia, pekerjaan yang saat ini dilakukan hanya sampingan ketika ada waktu luang. "Kalau kerja mah kuli bangunan, ya senang aja buat isi waktu libur," katanya

Ahmad enggan menyampaikan pendapatan dari mencari harta karun di Pantai Pangandaran itu. "Lah dikit kang. Paling beberapa waktu lalu sempat nemuin cincin, atau logam 1.000-an dapat 10-20 koin," ucapnya.

(sud/sud)


Hide Ads