Forum Pimpinan PT Tasikmalaya: Kampus Bukan Tempat Memecah Belah

Forum pimpinan perguruan tinggi Tasikmalaya mendeklarasikan Pemilu aman dan damai, di Jalan Yudanegara Kota Tasikmalaya, Rabu (7/2/2024) petang.

Berbeda dengan pernyataan sivitas akademika di daerah lain, gabungan pimpinan kampus swasta di Tasikmalaya ini, tidak menyuarakan soal kemunduran demokrasi, pelanggaran etik atau pernyataan berbau kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pada poin kelima pernyataan perwakilan 8 kampus swasta Tasikmalaya ini menegaskan bahwa kampus bukan tempat memecah belah persatuan.

Justru kampus harus turut menjaga ketentraman dan memberi edukasi kepada masyarakat agar tercipta Pemilu yang lancar dan berkualitas.

"Kampus bukan tempat memecah belah, sebaliknya kampus menjaga kondusifitas dan turut memberikan edukasi kepada komponen bangsa, demi terciptanya Pemilu yang jujur, adil, aman dan damai," kata Prof Yus Darusman dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya saat membacakan naskah deklarasi.

Turut mendampingi Yus, ada Herdi Mulyana dan Nana Suryana dari Sekolah Tinggi Hukum Galunggung (STHG), Nanang Rusliana dari Universitas Cipasung, Ruswanto dari Universitas BTH, Pepep Fuad dari Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya, Neni Nuraeni dari Universitas Muhamadiyah Tasikmalaya, Agus Fatah dari STIA dan Iwan Saputra dari STIE Latifah Mubarokiyah Tasikmalaya.

Para ketua dan rektor perguruan tinggi di Tasikmalaya itu menekankan pada upaya menjaga persatuan dan kesatuan serta ajakan untuk menyukseskan Pemilu 2024.

"Menolak segala bentuk upaya provokasi yang dapat memecah belah persaudaraan serta tindakan yang mencederai pesta demokrasi," kata Yus.

Pernyataan ini juga mengajak agar semua elemen menghargai perbedaan pilihan setiap orang. "Warga negara yang mempunyai hak pilih, agar menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani dan tidak Golput. Kita harus menghargai perbedaan pilihan setiap orang," kata Yus.

Nana Suryana dari STHG menambahkan bahwa pernyataan forum pimpinan perguruan tinggi Tasikmalaya merupakan bentuk tanggung jawab moral sivitas akademika dalam memberikan edukasi demokrasi kepada masyarakat.

"Deklarasi ini inisiatif kami sebagai tanggung jawab moral, memberikan edukasi demokrasi kepada masyarakat, Pemilu tidak boleh jadi sebab terjadinya perpecahan," kata Nana.

Nana mengatakan pihaknya merasakan kekhawatiran akan terjadinya gesekan sebagai dampak Pemilu.

"Ada kekhawatiran dengan berbagai fenomena, ada satu kondisi dimana terjadi suatu gesekan. Oleh karena itu kami ingin memberikan gambaran kepada masyarakat, jangan sampai dengan adanya Pemilu persatuan dan kesatuan kita menjadi koyak," kata Nana.

Terkait pelanggaran etik dan masalah moral pemimpin seperti yang disuarakan kampus lain, Nana mengatakan masyarakat harus memahami bahwa etik dan hukum itu berbeda.

"Etik terkait dengan moral, itu berbeda dengan hukum. Kalau ada pelanggaran etik sanksinya itu sanksi moral. Beda kalau hukum, terjadi pelanggaran hukum konsekuensinya tuntutan pidana atau perdata. Masyarakat harus jeli menyikapinya, kita ini negara hukum," kata Nana.