.webp)
Sejumlah peristiwa mewarnai pemberitaan di Jawa Barat (Jabar) hari ini, Selasa (5/2/2024). Mulai dari kemunculan video porno di zoom meeting deklarasi Guru Besar dan Dosen ITB untuk Pemilu 2024, hingga petisi para sivitas akademika dari beberapa kampus di Jabar.
Berikut rangkuman Jabar Hari Ini:
Video Porno Muncul di Zoom Meeting Deklarasi ITB
Peserta deklarasi Komunitas Guru Besar dan Dosen ITB Peduli Demokrasi Berintegritas jelang Pemilu 2024 mendadak heboh di Gedung Sabuga, Kota Bandung, Senin (5/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pasalnya, dalam acara yang digelar secara hybrid itu, muncul video porno dari salah seorang akun peserta daring yang mengatasnamakan ITB1920. Kejadian itu berlangsung belasan detik dan sempat membuat gaduh awak media yang hadir dan melihat langsung ke arah layar.
Meski demikian, para akademisi yang membacakan deklarasi yang menghadap ke arah awak media tak menyadari munculnya video tersebut.
Tidak berlangsung lama, layar peserta yang menampilkan aksi tidak terpuji itu langsung hilang. Belum diketahui pelaku dalam kejadian ini, apakah penyusup atau ada orang yang sengaja melakukan hal tersebut.
Guru Besar ITB Daryono mengaku, lengah dengan kemunculan video tersebut. Daryono sampaikan permohonan maaf dengan adanya kejadian ini dan kejadian ini menjadi bahan evaluasinya kedepan.
"Ya mungkin itu kelengahan dari kami, jadi kami juga mohon maaf kepada para pemirsa kalau hal ini terjadi," kata Daryono kepada wartawan.
"Kami akan diskusikan dengan teman-teman yang mendeklarasikan pada sore hari ini," ujarnya.
Asap Misterius dari Balik Lantai Rumah Warga di Sumedang
Warga di Lingkungan Malangbong, Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan dikagetkan dengan adanya fenomena aneh di rumahnya. Pasalnya, lantai rumahnya tiba-tiba mengeluarkan kepulan asap putih.
Rumah tersebut diketahui milik Mak Ikah (68). Pantauan detikJabar di lokasi pada Senin (5/2/2024) siang, bagian dari lantai rumah Mak Ikah yang sebelumnya sempat mengeluarkan asap, kini sudah tidak lagi tampak ada kepulan asap. Namun, suhu hangat masih terasa di sekitarannya.
Mak Ikah memaparkan, sebelum lantainya mengeluarkan kepulan asap putih, dirinya merasakan adanya keanehan lantaran suhu dari lantai rumahnya itu dari yang semula hangat menjadi panas selama sepekan terakhir.
"Jadi awalnya itu sudah satu minggu di salah satu bagian lantai rumah saya suhunya menjadi hangat dan lama kelamaan menjadi panas bahkan saya juga tidak kuat saat menginjaknya," ungkap Mak Ikah kepada detikJabar di lokasi.
Mengetahui ada keanehan yang terjadi maka salah satu bagian lantai rumah Mak Ikah pun kemudian dilakukan pembongkaran pada Minggu (4/2/2024) sore. Saat dibongkar itulah tiba-tiba saja menyeruak kepulan asap putih yang berasal dari bebatuan dari balik lantai.
"Jadi pas dibongkar itu, batu-batuan yang ada di balik lantai tiba-tiba mengeluarkan asap putih cukup banyak," tuturnya.
Mak Ikah dan keluarganya pun saat itu langsung melaporkan ke petugas BPBD atas adanya fenomena tersebut. Pemeriksaan pun kemudian dilakukan oleh petugas BPBD dan petugas PLN lantaran dikhawatirkan adanya kebocoran jaringan listrik.
Namun saat diperiksa PLN, didapati bahwa di titik yang mengeluarkan kepulan asap itu tidak terdapat jaringan listrik. Kemudian, saat diperiksa oleh petugas BPBD pun asap yang keluar dari balik lantai itu tidak mengandung gas yang dapat memantik timbulnya api.
"Oleh petugas BPBD pun sudah dites karena dikhawatirkan dapat memantik timbulnya api tapi saat dites tidak mengandung gas yang dapat menimbulkan kebakaran," papar Mak Ikah.
Penyebab kemunculan asap dari balik lantai rumah tersebut hingga kini masih dalam penyelidikan. "Kalau kata orang mah asap itu baunya seperti bau bekas sesuatu yang terbakar, namun ada juga yang bilang baunya seperti bau kapur tapi penyebab kemunculannya sendiri belum diketahui," terangnya.
Anggota Pusdalops BPBD Sumedang Andri membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap salah satu rumah warga yang lantainya mengeluarkan kepulan asap.
"Setelah kami melakukan assessment bersama tim dan PLN bahwa kepulan asap tersebut berasal dari dasar di balik lantai keramik dan setelah kami bongkar diketahui tidak ada aliran listrik yang liar maupun sumber gas," ungkapnya.
Andri melanjutkan, pihaknya saat ini telah melakukan koordinasi dengan Badan Geologi untuk tindak lanjut ke depannya. "Kami sudah berkoordinasi dengan Badan Geologi untuk tindak lanjut ke depannya," ujarnya.
Dadang-Rijal Dipecat Tidak Hormat Usai Terlilit Suap
Nasib Kadishub Dadang Darmawan dan Sekdishub Khairul Rijal akhirnya diputuskan. Kedua ASN Pemkot Bandung ini disanksi pemecatan tidak dengan hormat setelah terbukti terlibat dalam kasus korupsi Bandung Smart City.
"Keduanya sudah dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung Adi Junjunan Mustafa saat dikonfirmasi detikJabar, Senin (5/2/2024).
Adi mengungkap, keduanya dipecat berdasarkan surat keputusan (SK) yang telah diteken Pj Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono. SK tersebut mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2001 yang mengatur tentang kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS.
"Sudah dikeluarkan SK (pemecatan tidak hormat) bagi keduanya sesuai peraturan pada PP 94/2021," pungkasnya.
Sekedar diketahui, Dadang dan Rijal divonis hukuman bersama mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana atas kasus korupsi Bandung Smart City. Dadang dihukum 4 tahun penjara, Rijal 5 tahun, sementara Yana diputus hukuman 4 tahun kurungan penjara plus pencabutan hak politik selama 2 tahun.
Ketiganya pun sudah dieksekusi pada akhir Desember 2023. KPK menjebloskan Yana, Dadang dan Rijal ke Lapas Sukamiskin, Kota Bandung setelah vonisnya berkekuatan hukum tetap.
Yana, Dadang, dan Rijal diputus bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan komulatif kesatu alternatif pertama.
Dan Pasal 12B Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan komulatif kedua.
Selain pidana badan, ketiganya juga divonis untuk membayar uang pengganti atas kasus tersebut. Rijal diputus membayar uang pengganti sebesar Rp 586 juta, Bath 85.670, 187 ribu SGD, 2.187 SGD, RM 2.811, 950 ribu Won, 20 ribu SGD.
Sementara Dadang, diputus untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 271 juta. Dan Yana, diputus membayar uang pengganti sebesar Rp 435 juta, SGD 14.520, Yen 645 ribu, 3 ribu USD serta Bath 15.630.
Jika ketiganya tidak sanggup membayar uang pengganti tersebut setelah satu bulan putusan ini dibacakan, maka pidananya akan ditambah selama 1 tahun kurungan penjara.
Maling Bertopi NY Bobol Kantor Disnakertrans Sumedang
Gedung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumedang dibobol maling. Tiga laptop hingga kamera hilang digondol pelaku yang terekam kamera CCTV.
Dalam rekaman CCTV, pelaku diketahui datang seorang diri. Dia menggunakan pakaian belang berwarna biru dan topi bertuliskan 'NY' warna hitam. Dia juga tampak menggunakan masker.
Gerak-geriknya terlihat saat hendak masuk ke dalam gedung tersebut. Diketahui, aksi itu dilakukan pada Senin (5/2/2024) dini hari.
Kasubag dan Plt Kabid Penempatan Perluasan Ketenagakerjaan Cecep Nandar memaparkan bahwa berdasarkan pantauan CCTV diketahui bahwa aksi pencurian yang dilakukan oleh satu orang ini masuk melalui jendela ruangan kepala dinas.
"Jadi dalam aksinya itu pencuri ini masuk lewat belakang lalu mencongkel jendela ruangan kepala dinas," ungkap Cecep kepada detikJabar di lokasi.
Cecep melanjutkan, pencuri tersebut sempat memberantakan ruang kepala dinas namun tidak ada yang diambilnya. Kemudian, pencuri itu pun melanjutkan aksinya dengan memasuki ruang Arsip lalu ke ruang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja.
"Karena cctv di ruangan Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja sedang error, kemungkinan pencuri itu masuk lewat salah satu jendela di ruangan ini lalu membobol salah satu meja yang ada di salah satu ruangan," paparnya.
Ruang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja diketahui memiliki beberapa sekat ruangan. Adapun ruangan yang dimasuki pelaku di antaranya ruang Fungsional Pengantar Kerja dan ruang Jabatan Fungsional.
Dari kedua ruangan tersebut diketahui ada tiga unit laptop dan satu kamera yang berhasil digondol pencuri. "Jadi yang hilang itu yakni tiga laptop dan satu kamera," tegasnya.
Atas kejadian tersebut, kata Cecep, pihaknya pun telah melapor kepada polisi dan polisi pun telah melakukan oleh TKP. Dari hasil pemeriksaan, polisi telah mendapati jejak sidik jari dari pelaku pencurian tersebut.
"Oleh TKP oleh Inafis sudah dilakukan, sidik jari sudah didapat, rekaman CCTV sudah kami serahkan, laporan kronologis juga sudah kami serahkan kepolisi," paparnya.
Kasat Reskrim AKP Maulana Yusuf Bachtiar mengatakan, pihaknya sejauh ini masih melakukan penyelidikan lebih dalam terkait kasus pencurian di Gedung Disnakertrans Sumedang. "Kami sekarang masih lidik ya," ungkap Maulana saat dikonfirmasi detikJabar.
Disinggung soal temuan sidik jari di TKP, Maulana mengatakan bahwa semua barang bukti dan data dari oleh TKP masih dalam proses. "Semua hasil olah TKP saat ini sedang kami olah, sedang kami periksa, intinya saat ini sedang kami lidik," ucapnya.
Petisi Kampus di Jabar untuk Pemilu Damai-Kritik Jokowi
Kalangan cendikiawan dari berbagai kampus di Jawa Barat kini ramai menyatakan sikap jelang pemungutan suara Pemilu 2024. Mereka menginginkan pesta demokrasi bisa berlangsung damai, sekaligus memberi kritik atas kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Sikap pertama disampaikan Forum Sivitas Akademika UPI. Melalui 5 petisi Bumi Siliwangi, para cendikiawan mengkritik sikap Jokowi hingga menyinggung rentetan tindakan pengabaian etika, moral, dan nilai-nilai Pancasila. Tak lupa, masalah pelanggaran norma konstitusi yang ditampilkan pejabat publik tanpa rasa malu, menjadi potret rusaknya bingkai kebangsaan dan kenegaraan hari ini.
Khusus untuk kritik kepada Jokowi, Sivitas Akademika UPI menyayangkan Presiden sebagai kepala negara dianggap tidak mencerminkan kedudukannya sebagai kepala negara. Padahal seharusnya, mesti ada keteladanan dari Jokowi yang bisa dicontoh Rakyat Indonesia.
"Tindakan cawe-cawe dalam pemilu, penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), penggunaan fasilitas negara dan politisasi bansos untuk kepentingan politik elektoral, serta pelanggaran netralitas oleh para pejabat publik dalam pemilu, menjadi gejala terdegradasinya nilai, moral, dan etika kebangsaan," ucap Guru Besar UPI Cecep Darmawan saat membacakan petisi di Kampus UPI, Senin (5/2/2024).
"Bahkan dengan penuh kesadaran dan kesengajaan, Bapak Ir. Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia secara terbuka menyatakan keberpihakannya dan keterlibatannya dalam kampanye politik pada Pemilu 2024," lanjut Cecep.
Setelah UPI, Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia (Unisba) juga menyampaikan sikapnya. Dalam 11 butir petisi bertajuk 'Satukan Tekad Selamatkan Demokrasi', Unisba mendorong Pemilu bisa berlangsung tanpa ada intervensi dari pihak manapun.
Rektor Unisba H Edi Setiadi mengatakan, saat ini Indonesia berada di persimpangan jalan, tampak kehilangan arah dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi bukan sekedar slogan, tapi adab dalam bernegara.
"Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terdapat empat pilar yang menjadi pondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dimana nilai-nilai yang terdapat di dalamnya diambil dari karakter dan pandangan hidup dari bangsa Indonesia," katanya.
Disusul kemudian, petisi juga disampaikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI). Mereka mendesak Presiden sampai pejabat daerah bersikap proporsional dengan mengedepankan etika selama proses Pemilu 2024.
"UMMI netral dan kita berharap semua pihak (pemerintah) juga menghargai terkait dengan itu, termasuk semua pihak mengedepankan moralitas dan keluhuran budi, itu yang kita tekankan," kata Rektor UMMI Renny Sukmawani di depan Gedung Rektorat, Senin (5/2/2024).
Renny tak secara umum menggamblangkan menilai kondisi demokrasi saat ini. Akan tetapi, dia merasa perlu untuk menyerukan semua pihak tentang netralitas.
"Kami tidak gundah, kami hanya merasa perlu mengajak, menyerukan kepada semua pihak untuk kita sama-sama menyukseskan Pemilu yang jujur, adil dan bermartabat," ujarnya.
"Tanggal 14 Februari 2024 merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia dalam menentukan pemimpin melalui pemilihan umum (Pemilu). Dinamika politik yang tampak menjelang pemilu di tahun 2024 ini perlu menjadi perhatian khusus," sambung dia.
Selanjutnya, Rektor se-Karawang ikut mendeklarasi pemilu damai jelang pencoblosan 14 Februari mendatang. Dalam pernyataan sikap yang dibacakan, para akademisi juga meminta Jokowu untuk bersikap netral dalam proses pemilu dan proses kampanye.
Dalam deklarasi tersebut, setidaknya lima universitas dan perguruan tinggi di Karawang, hadir dan mendeklarasikan pesan pemilu damai di Kampus Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika), Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang.
Rektor Universitas Buana Perjuangan (UBP) Dedi Mulyadi mengatakan, pihaknya mendeklarasikan enam point penting, serta meminta agar kepala negara bersikap netral. Para rektor tersebut, kata Dedi, membawa pesan agar proses pemilu berjalan, aman, jujur, adil, dan damai untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat.
"Kami juga menolak upaya isu sara, serta mengimbau untuk menghindari kegiatan yang bersifat provokatif di tengah masyarakat, dalam proses pemilu," kata dia.
Para rektor di Karawang juga meminta, agar pihak berwenang bekerja maksimal dalam menciptakan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif. Tak hanya itu, para rektor di Karawang juga meminta agar Presiden Jokowi bersikap netral, dan tidak condong terhadap salah satu pihak dalam proses pemilu dan kampanye.
"Kepada Presiden kami juga meminta agar, sebagai kepala negar bersikap netral, baik dalam proses kampanye maupun proses pemilu secara utuh. Sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilih sesuai kehendak dan menghargai pilihan orang lain," pungkasnya.
