.webp)
Politisi senior PDI Perjuangan TB Hasanuddin turut berkomentar terkait Mahfud Md yang menyatakan mundur dari Menko Polhukam. Dia menilai munndurnya Mahfud demi menjaga kesetaraan serta menghindari penyalahgunaan fasilitas negara.
"Dalam hal kesetaraan, menteri atau Menko yang ikut dalam pesta demokrasi baik sebagai Capres atau Cawapres sebaiknya mundur dari jabatannya. Karena sangat tidak mungkin kalau bisa netral atau tidak membawa lembaganya atau tidak menggunakan fasilitas negara," ungkap TB Hasanuddin saat dihubungi detikJabar, Kamis (1/2/2024).
Ia pun mencontohkan penyalahgunaan fasilitas negara yang mungkin dapat dilakukan oleh seorang menteri yang juga sebagai peserta Pemilu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya banyak contoh, semisal Menteri Pertahanan pergi ke suatu daerah, bisa saja turun dengan menggunakan pewasat militer lalu menuju ke Kodam, sebagai Menhan sah sah saja menggunakan pesawat militer, heli militer, menggunakan kendaraan militer datang ke Kodam, sebagai menhan mendatangi kodam dengan menggunakan fasilitas - fasilias Kemenhan dan Kodam, sah-sah saja," papar Hasanuddin.
"Setelah itu pergi menemui konstituen atau menemui rakyat, lalu bagaimama kalau ditanya, bapak kok pake ini (fasilitas negara), 'loh tadi saya sebagai Menhan sekarang saya sebagai Capres '. Kalau menurut saya itu tidak fair banget, kita semua dibodohi dan itu banyak terjadi," terang Hasanuddin menambahkan.
Menurut TB Hasanuddin, alasan lain keputusan Mahfud MD mundur dari jabatan Menko Polhukam lantaran melihat sikap Presiden.
"Saya kira begini, Mahfud MD sudah sejak awal akan mengundurkan diri tetapi beliau menahan diri dulu, kan kalau seandainya presiden bisa netral kan masih bisa berbarengan tapi ternyata ke sini ke sini menjadi lebih tidak memperhatikan aturan," ungkap TB Hasanuddin.
"Misalnya saja sampai Paspampres harus mencabut bendera-bendera partai (partai politik tertentu). Kan harusnya, harusnya nih, saya juga kan pernah juga jadi bagian pengawalan dan protokol presiden ya, harusnya diberi tahu sekretaris militernya untuk jangan melakukan upaya-upaya yang nanti dapat diindikasikan sebagai presiden itu tidak netral. Bisa itu, bisa, itukan organisasi. Saya pernah juga jadi sekreraris militer dan pernah juga mendampingi ibu Mega sebagai calon presiden di 2004, saya sebagai sekretaris militer, bisa itu kami pisahkan," terang TB Hasanuddin memaparkan.
(dir/dir)
