.webp)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka-bukaan soal kenaikan pajak hiburan. Menurut Airlangga, kepala daerah memiliki untuk menentukan besaran pajak.
Airlangga mengatakan pihaknya pada Jumat (19/1/2024) melakukan rapat dengan Presiden Jokowi. Rapat ini juga turut membahas soal pajak hiburan.
Ia membenarkan bahwa pajak hiburan bakal naik sebesar 40-75%. Namun soal detil regulasi per daerah nantinya akan diputuskan oleh kepala daerah masing-masing.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah, saya juga ingin sharing, tadi pagi rapat dengan bapak Presiden, rapat internal terkait dengan perpajakan pajak hiburan. Tadi arahan bapak Presiden bahwa yang selama ini satu minggu ramai pajak, dimana 40-70%, berdasarkan HKPD (UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) sebetulnya ada hal yang bisa dilakukan oleh kepala kepala daerah," katanya saat menyalurkan bantuan pangan di Bandung.
"Kepala daerah punya diskresi untuk memberikan insentif baik itu menurunkan pajak, baik itu di bawah 70 persen, atau di bawah 40 (persen). Di Aceh misalnya, sebelum undang-undang ini ada yang pajak hiburan dikenakan 75 (persen), turun ke 50 persen. Demikian pula di wilayah Jawa Barat ini," lanjutnya.
Seperti diketahui, isu ini sempat jadi pembicaraan publik dan menuai protes. Salah satunya pedangdut sekaligus pengusaha karaoke, Inul Daratista yang merasa pajak tersebut terlalu membebani para pengusaha. PHRI juga sudah bersuara dan menolak kenaikan ini.
Maka Airlangga menyebut, Presiden Jokowi akan membuatkan surat edaran bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Sehingga, nantinya akan dibuat panduan bagi kepala-kepala daerah seperti Bupati, Wali Kota, atau Gubernur untuk menerapkan di daerahnya sesuai dengan panduan tersebut.
"Kemudian Presiden juga memberikan arahan, bahwa ke depan pengendalian Covid yang baru saja selesai dari pandemi jadi endemi, dan sektor yang kemarin terpuruk itu sektor pariwisata," ucapnya.
"Maka pemerintah sedang mengkaji untuk memberikan data berupa PPH potongan 10%, mekanismenya akan dibahas antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi," tambah dia.
Salurkan Bantuan Pangan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto mengunjungi Kantor Kecamatan Batununggal, Gumuruh Kota Bandung. Pada agenda Penyaluran Bantuan Pangan Jumat (19/1/2024), Airlangga terlihat hadir bersama Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily.
Secara simbolis, Airlangga menyampaikan bantuan 1.000 kilo gram beras kepada 100 warga Kecamatan Batununggal. Setiap warga berhak mendapatkan bantuan sebesar 10 kilo gram beras dari Bulog.
"Penyaluran beras di Kota Bandung ini diserahkan pada siang hari ini kepada 100 peserta bantuan pangan, dan bantuan ini (keseluruhan) diberikan kepada 22 juta penerima bantuan pangan. Program ini untuk mengantisipasi elnino di mana kemarin di Pontianak, Kalsel, dan Kalbar itu penanaman padi mundur 3 bulan dan di Jawa ini rata rata mundur 2 bulan, sehingga bantuan pangan ini sangat diperlukan," kata Airlangga.
Ia menyebut, masyarakat Batununggal yang mendapatkan, sebagian besar tidak punya penghasilan tetap. Di Kota Bandung, ia mencatat terdapat 109.333 penerima dan Kecamatan Batununggal terdapat 5.580 warga penerima.
"Sehingga program 10 kg beras merupakan kebutuhan mereka yang besarnya bisa dari 25-40 kilo per bulan. Jadi ini cukup signifikan dan alokasi beras di Jawa barat ini untuk 4.445.601 penerima bantuan pangan," ucapnya.
"Stok bulog Bandung Raya masih ada 9.950 ton. Sehingga tentunya kita lihat mempunyai cadangan yang cukup untuk menjalankan program ini," tambahnya.
Airlangga kemudian menunjuk Edwin Manansang, Staff Ahli Eselon I Perekonomian untuk memandu acara. Beberapa warga pun dipilih oleh Edwin untuk menyampaikan pendapat mereka soal penyaluran bantuan.
Saat Airlangga menanyakan pada para warga apakah sudah menerima bantuan, mayoritas warga menjawab belum. Namun ada pula yang menjawab sudah menerima tapi dalam bentuk rupiah, yakni program bantuan El Nino Rp200 ribu per bulan.
"Nah itu yang belum kebagian kita lihat datanya, biasanya yang dipermasalahkan itu kepala desanya. Saya katakan bantuan terkait pangan itu 22 juta (penerima) menurut hasil survey terakhir, sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 18,9 juta, sehingga tidak semua (penerima) pangan terima tunai," kata dia.
Hal ini pun diakui oleh Yuyun Rahayu (40). Ibu rumah tangga dengan dua orang anak ini menyebut sebelumnya tak pernah menerima bantuan. Ia merasa bersyukur hari ini mendapat giliran bantuan ini.
"Suami saya guru honorer, sebulan penghasilan Rp1 juta ke atas. Tadi malam saya diminta datang ke sini, terima bantuan mungkin giliran saya ya, Pak Camat tahu saya belum pernah dapat gitu sebelumnya. Tapi saya nggak tahu saya kenapa saya ikut dipanggil (dan sebagai warga apa)," tambahnya.
(aau/dir)
