.webp)
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat mulai menangani kasus dugaan pelanggaran kampanye yang melibatkan Ketua TKD Prabowo Gibran, Ridwan Kamil. Pasca pengumpulan bukti, Bawaslu memanggil Ketua APDESI Kabupaten Tasikmalaya dan Ketua PABSI Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (18/1/24).
Ketua Apdesi Kabupaten Tasikmalaya, Giri Pribadi menjalani pemeriksaan kurang lebih 15 menit. Dia mengaku datang ke acara Jambore BPD Kabupaten Tasikmalaya karena memenuhi undangan.
"Saya juga mendapat undangan dari PABSI Kebetulan saya ketua APDESI hadiri Jambore dan peningkatan kapasitas PABSI. Saya tidak tahu RK diundang tapi rundown acaranya murni peningkatan kapasitas PABSI," Kata Giri Pribadi, Ketua APDESI Kabupaten Tasikmalaya pada detikJabar di Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Kamis (18/1/24).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, di sela-sela kegiatan diketahui RK memberikan uang untuk kegiatan semacam lomba joget. Mereka yang jogetnya heboh naik ke panggung, lalu diberikan uang sebagai hadiah.
"Saya terakhir mendengarkan pak RK mendukung akan mendongkrak bahwa BPD akan jadi legislatif di desa. Nah kalau bagi uang ada joget meriah, hiburan dinaikkan ke atas panggung," kata Giri Pribadi.
RK Sebagai Bapak BPD Indonesia
Ketua PABSI Kabupaten Tasikmalaya sekaligus penanggung jawab Jambore BPD Kabupaten Tasikmalaya, Hilmansyah Muhammad Husnaeni turut diperiksa Bawaslu. Dia menjawab sejumlah pertanyaan untuk mengklarifikasi kehadiran Ridwan Kamil dalam kegiatan tersebut.
Hilman menyebut RK tidak diundang secara khusus. Tetapi datang karena sebelumnya mantan gubernur Jawa Barat itu dinobatkan sebagai Bapak BPD Indonesia.
"Kita sampaikan klarifikasi dan apa-apa yang terjadi hari kemarin terutama mendadak hadirnya Ridwan Kamil. Kapasitas beliau bapak BPD Indonesia beliau kita daulat saat raker di Bandung sebagai bapak BPD Indonesia dan kegiatan BPD dimanapun pasti hadir. Saya tidak undang beliau dengan pertimbangkan sisi resistensi, bukan mengecilkan beliau saya hormat beliau," kata Hilmansyah pada detikJabar di Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya.
Hilman menyebut dugaan kampanye terselubung yang dilakukan RK tidak diketahuinya. Alasannya, ia sibuk mengurusi konsumsi.
"Saya pada waktu itu sebentar dampingi beliau karena sibuk urus konsumsi hal-hal yang seperti itu enggak simak. Itu pun tidak dengar pasti kalau (kampanye terselubung)," ucap Hilmansyah.
Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda, memastikan akan melakukan tindakan lain pasca pemeriksaan Ketua APDESI dan PABSI. Pengakuanya akan dijadikan bahan proses penanganan selanjutnya.
"Kami undang para pihak yang terlibat, Pengakuan pengakuan ketua APDESI hanya undangan. Dan ketua PABSI kehadiran RK karena dibawa ketua umum PABSI. Kami akan lakukan tindakan selanjutnya," ujar Dodi.
Bantahan RK Kampanye Terselubung
RK lantas merespons tudingan tersebut. Dalam keterangan tertulisnya, ia menegaskan sama sekali tidak melanggar aturan kampanye, lantaran BPD menurutnya bukan termasuk pihak penyelenggara negara yang dilarang terlibat dalam politik praktis.
"Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah kumpulan tokoh2 politik desa. BPD itu bukan ASN. Tidak digaji rutin negara. Seperti kades atau staf desa. Tidak termasuk dalam kategori yang dimaksud (pelanggaran)," singkat Ridwan Kamil, Kamis (18/1/2024).
Sebelumnya, Ridwan Kamil, selaku Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat. Laporan itu dilayangkan PDI Perjuangan Jabar terkait dugaan pelanggaran aturan kampanye kaitanya serta Netralitas Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa.
Sejumlah video yang menunjukkan Ridwan Kamil berada di lokasi Jambore Badan Pemusyawaratan Desa beredar. Sebuah video berdurasi empat menit lebih menunjukan RK berdiri sambil berpidato.
Mantan Gubernur Jawa Barat ini sempat meneriakkan Presiden sebanyak tiga kali. Kemudian masa menjawab Prabowo. Di bagian lain video menunjukkan RK memberikan uang kepada warga yang naik panggung dari saku celananya.
"Videonya dan kami terima ada beberapa buah, video ini juga akan kita klarifikasi pada para pihak," kata Dodi Djuanda, Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya pada detikJabar, Rabu (17/1/24).
(yum/yum)
