Bawaslu Tasik Tangani Dugaan Pelanggaran Kampanye Ridwan Kamil

Bawaslu Tasik Tangani Dugaan Pelanggaran Kampanye Ridwan Kamil

Deden Rahadian - detikJabar
Rabu, 17 Jan 2024 18:33 WIB
Logo Bawaslu, gedung Bawaslu, ilustrasi gedung Bawaslu
Logo Bawaslu. Foto: Zunita Putri/detikcom
Tasikmalaya -

Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Jawa Barat Ridwan Kamil dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat. Laporan itu dilayangkan PDI Perjuangan Jabar terkait dugaan pelanggaran aturan kampanye kaitanya serta netralitas kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

"Betul Ridwan Kamil ketua TKD Prabowo Gibran dilaporkan ke Bawaslu kaitanya dengan aturan kampanye juga netralitas kepala desa dan BPD. Kami di Bawaslu Tasikmalaya tangani ini berdasarkan temuan Panwascam," Kata Dodi Djuanda, Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya pada detikjabar, Rabu (17/1/24).

Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya akan memeriksa sejumlah pihak Kamis (18/1/24). Selain ketua pelaksana, Ketua Apdesi dan Ketua Pabdesi Kabupaten Tasikmalaya akan di konfirmasi. Kedatangan RK terjadi Sabtu lalu (13/1/24). RK disinyalir melakukan kampanye terselubung dalam kegiatan Jambore PABDESI Kabupaten Tasikmalaya di Cipatujah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Besok permintaan keterangan Ketua Pelaksana Ketua Apdesi dan Ketua Pabdesi Kabupaten Tasikmalaya. Kita cari tahu apa yang terjadi dalam kegiatan Jambore itu. Jelasnya seperti apa. Sementara memang soal netralitas dan upaya kampanye terselubung," kata Dodi Djuanda.

Sebelumnya, Anggota Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan Jabar Naga Sentana mengatakan laporan tersebut berisi dugaan kampanye terselubung yang dilakukan Ridwan Kamil saat menghadiri acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Tasikmalaya.

ADVERTISEMENT

Menurutnya, dalam acara yang videonya beredar itu, Ridwan Kamil menggunakan atribut khas dari calon presiden nomor urut 02 dan diduga melakukan kampanye. Padahal seharusnya aparat desa termasuk pihak yang dilarang berpihak dalam kontestasi Pilpres 2024.

"Beredarnya aksi RK di acara Jambore BPD Kabupaten Tasikmalaya menimbulkan persepsi negatif. Kampanye RK yang hari ini merupakan Ketua TKD 02 Jabar karena melibatkan BPD di Tasikmalaya, dapat diindikasikan RK berkampanye bersama BPD yang seharusnya bersikap netral dalam pemilu," ujar Naga, Rabu (17/1/2024).

Naga mengungkapkan, atas beredarnya video, PDI Perjuangan Jabar melalui BBHAR memutuskan untuk membuat laporan ke Bawaslu. Dia meminta Bawaslu menelusuri dugaan pelanggaran tersebut.

"Jika dianggap hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu, agar segera dapat ditindak sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.

Klarifikasi Video

Sejumlah video yang menunjukkan Ridwan Kamil berada di lokasi Jambore Badan Pemusyawaratan Desa(BPD) beredar. Sebuah video berdurasi empat menit lebih menunjukkan RK berdiri sambil berpidato.

Mantan Gubernur Jawa Barat ini sempat meneriakkan Presiden sebanyak tiga kali. Kemudian masa menjawab Prabowo. Pada bagian lain video menunjukan RK memberikan uang kepada warga yang naik panggung dari saku celananya.

"Videonya dan kami terima ada beberapa buah, video ini juga akan kita klarifikasi pada para pihak," kata Dodi Djuanda selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya pada detikjabar, Rabu (17/1/24).

Sementara divideo lain tampak Ridwan Kamil berdoa agar diberikan pemimpin amanah. Saat berpidato RK mengenakan pakaian warna biru yang kerap dikenakan TIM TKN Prabowo dan Gibran.

"Yah informasi bagi uang itu bentuk doorprize katanya, tapi kan perlu di klarifikasi," kata Dodi Djuanda.

Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya akan memeriksa sejumlah pihak Kamis (18/1/24). Selain ketua pelaksana, ketua Apdesi dan Ketua Pabdesi Kabupaten Tasikmalaya akan di konfirmasi. Kedatangan RK terjadi Sabtu lalu (13/1/24). RK disinyalir melakukan kampanye terselubung dalam kegiatan Jambore Pabdesi Kabupaten Tasikmalaya di Cipatujah.

"Besok permintaan keterangan Ketua Pelaksana Ketua Apdesi dan Ketua Pabdesi Kabupaten Tasikmalaya. Kita cari tau apa yang terjadi dalam kegiatan Jambore itu. Jelasnya seperti apa. Sementara memang soal netralitas dan upaya kampanye terselubung," kata Dodi Djuanda.

(sud/sud)


Hide Ads