.webp)
Tarif pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) Kota Bandung naik dari Rp 3 ribu menjadi Rp 15 ribu. Kenaikan tarif itu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Kenaikan ini dikeluhkan masyarakat. Masyarakat beranggapan, bukan tarif yang dimasalahkan, tapi pelayanan tidak ramah yang diberikan tenaga kesehatan (nakes) yang menjadi keluhan. Kepala BKSDM Kota Bandung Adi Djundjunan turut menanggapi hal tersebut.
"Sebetulnya laporan (langsung soal pelayanan tidak ramah) belum dapat secara langsung, hanya kalau ada keluhan dari masyarakat kami akan lakukan pengecekan ke lapangan," kata Adi dihubungi detikJabar via sambungan telepon, belum lama ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adi menyebut, tugas ASN harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena jika mereka melakukan pelanggaran akan ada konsekuensi yang diterima.
"Para pegawai ASN berorientasinya berikan pelayanan, kalau memang betul kalau terjadi seperti ini (pelanggaran) akan dilakukan pembinaan supaya memberikan pelayanan lebih baik," sebutnya.
Adi mengungkapkan, setiap unit kerja memiliki pimpinan tersendiri, dan untuk Puskesmas ada Kepala UPT Puskesmas. Selain itu di sistem kinerja ada pemantauan perilaku.
"Pada sistem itu dan aturan yang mengacu pada nilai-nilai dasar ASN. Nilai dasar ASN itu berakhlak, ber itu berorientasi pada kinerja, dengan segala kriterianya ada keramahan, kemudahan dan sebagainya," ungkapnya.
Jika terbukti ada pelanggaran pelayanan di Puskesmas, Adi menyebut kepala UPT Puskesmas akan melakukan penindakan terlebih dahulu. "Pertama kali ada bentuk nasihat dari pimpinan terdekat," ujarnya.
Adi menuturkan, hingga kini belum ada laporan langsung soal itu yang diterima oleh pihaknya. Tal hanya itu, warga juga dapat lakukan pelaporan ke platform LAPOR jika menemukan hal tersebut.
"Belum, belum ya (aduan), pasti akan kita tindak lanjuti, yang jelas ASN ini ada untuk layani masyarakat. Masyarakat bisa lakukan pelaporan ke platform LAPOR dan dan bila ini terjadi kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan," pungkasnya.
(wip/sud)
