Bela Prabowo soal Data Kemenhan, Dedi Mulyadi: Masa Mau Dibocorkan

Capres nomor urut dua Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan diminta untuk membuka data pertahanan nasional. Hal itu terjadi dalam debat Pilpres ketiga yang berlangsung, Minggu (7/1/2024) malam.

Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra mengatakan, data sekelas sebuah bank konvensional harus dijaga ketat oleh petugas keamanan dan tidak sembarang bisa dibuka.

Karena itu, dia menilai, wajar jika Prabowo tidak menjabarkan secara luas terkait data Kemenhan pada debat ketiga kemarin.

"Sistem keamanan bank saja dirahasiakan, masa sistem pertahanan negara mau dibocorkan. Sistem keamanan di rumah atau bank saja tidak bisa diumumkan pada publik secara terbuka, apalagi ini urusan negara. Kalau semua itu diumumkan maling sudah tahu cara melumpuhkan tuan rumah," kata Dedi, Selasa (9/1/2024).

Indonesia, kata dia, memiliki sumber daya alam yang begitu kaya mulai dari emas, gas, minyak dan hasil tambang lain. Karena itu, wajar jika Kemenhan getol ingin memperkuat alutsista untuk pertahanan negara.

"Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana mengelola kekayaan SDA yang ada untuk menghasilkan devisa dan tidak terus menerus menguntungkan bangsa lain. Jangan sampai kekayaan alam kita dicuri, kemudian bahan mentah dijual yang menguntungkan negara lain," ujarnya.

Menurutnya alutsista dan kesejahteraan aparat harus berimbang, lengkap dan kuat. Caranya dengan mendorong industri pertahanan dalam negeri yang memadai.

"Problem kita hari ini, kita selalu melemahkan, melecehkan produk bangsa sendiri karena kita sudah lama menjadi agen dari bangsa lain dan jadi budak impor," paparnya.

Terkait komentar pihak lain yang menyebut anggaran pertahanan lebih baik untuk kesejahteraan rakyat, Dedi menegaskan hal tersebut kuncinya ada pada efisiensi belanja pemerintah. Sebab dari mulai kabupaten/kota, provinsi hingga pusat termasuk DPRD hingga DPR RI masih banyak yang tidak efisien.

"Kalau mau jujur-jujuran kita kurangi kunjungan kerja, rapat, diskusi atau pembelian kendaraan dinas. Uang kita banyak, bisa digunakan untuk kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat kecil lainnya. Kalau ingin konsisten membangun negeri harus dilakukan secara bersama dan punya komitmen," jelas Dedi.

Alasan lain alutsista harus kuat, kata dia, adalah karena Indonesia tidak masuk dalam aliansi pertahanan di dunia. Sehingga jika terjadi konflik atau perang Indonesia berdiri sendiri.

Maka dari itu lanjutnya, Indonesia harus kuat secara mandiri salah satunya memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Untuk itu diperlukan banyak engineering yang disekolahkan secara gratis dan memiliki ikatan dinas.

"Selama Pak Prabowo jadi Menhan dan insyaallah jadi presiden mulai membangun sekolah-sekolah engineering di berbagai tempat dan merekrut anak-anak terbaik di Indonesia. Salah satunya bukan hanya berhasil mendorong industri pertahanan tapi juga memenuhi kebutuhan air warga. Jadi kita ini ngomong setinggi langit, urusan air saja belum kelar," pungkasnya.