.webp)
Sebuah video berdurasi 5 menit 17 detik berisi keluhan dari pimpinan Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan Narkoba Tanbihul Ghofirin, Cilacap, kini sedang menjadi sorotan. DPRD Jawa Barat pun memberikan catatan usai video dengan narasi tidak adanya bantuan dana dari Dinsos Bandung yang sudah menitipkan 40 ODGJ ke panti beredar di media sosial.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya mengatakan, penanganan ODGJ di Jawa Barat selama ini masih jauh dari standar. Ia mencatat, saat ini ada 69.569 ODGJ yang penanganannya menjadi kewenangan kabupaten/kota melalui panti-panti milik Dinsos di setiap daerah.
"Permasalahan terbesar adalah pada keterbatasan anggaran Dinas Sosial di kabupaten/kota dan di provinsi. Yakni, hanya mempunyai anggaran yang kecil apalagi untuk penanganan ODGJ," katanya, Selasa (5/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pria yang akrab disapa Gus Ahad ini menyatakan, Dinsos masalahnya tak hanya mengurus penanganan ODGJ. Dinsos juga dibebankan mengurus data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang mencakup orang miskin dan rawan miskin, hingga 3 juta PPKS atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang mencakup 26 kategori dan tersebar di seluruh daerah.
"Di Jawa Barat, ODGJ ini belum terlayani secara standar. Dan beberapa program itu sudah mulai ada tapi ya kita masih harus menunggu bagaimana realisasinya," ucap politikus PKS tersebut.
Contoh program yang ada, kata Gus Ahad, adalah yaitu dianggarkannya pembangunan panti ODGJ milik Pemprov Jabar yang berlokasi di Subang pada 2024 mendatang. Anggaran yang sudah disetujui yaitu sebesar Rp 7,5 miliar.
"Kemudian, tentang bagaimana operasionalnya kita masih bisa menunggu. Insyaallah pada 2024 ada UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) yang akan menangani panti ODGJ milik Pemprov Jawa Barat ini," ungkapnya.
Karena masalah keterbatasan anggaran, Gus Ahad lalu menyebut penanganan OGDJ acap kali dikirim ke luar daerah. Tindakan ini pun menurutnya kurang tepat karena seolah-olah menghilangkan tanggung jawab dari daerah tersebut.
"Ini sudah menjadi praktik yang biasa digunakan dan salah satu yang terungkap adalah ketika 40 ODGJ ini dikeluarkan dari Kabupaten Bandung, dalihnya diserahkan kepada sebuah panti sosial. Tapi ternyata pantinya mengeluhkan bahwa tidak ada alokasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Bandung," ujarnya.
Untuk permasalahan ODGJ yang viral di Cilacap, Gus Ahad memandang kondisi ini seperti puncak gunung es. Ia pun merekomendasikan supaya permasalahan ODGJ diselesaikan hingga ke akarnya, supaya insiden di Cilacap itu tidak terulang.
"Terus terang, hal ini merupakan puncak gunung es yang harus diselesaikan permasalahannya, mulai dari fondasinya oleh pemerintah. Tugas penanganan orang terlantar, termasuk ODGJ adalah salah satu fungsi pemerintahan yang wajib dijalankan. Baik itu oleh pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat," tuturnya.
"Kami sampaikan, Pj Gubernur Jawa Barat wajib mengambil langkah inisiatif untuk pembenahan penanganan ODGJ. Yakni, segera berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah terkait. Termasuk juga dengan organisasi profesi, akademisi, praktisi serta pemerintah kota/kabupaten di seluruh Jawa Barat," pungkasnya.
Sekedar diketahui, sebuah video berdurasi 5 menit 17 detik berisi keluhan dari pimpinan Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan Narkoba Tanbihul Ghofirin, Cilacap, beredar di media sosial. Dia mengeluhkan karena tidak adanya bantuan dana dari Dinsos Bandung yang sudah menitipkan 40 ODGJ ke panti tersebut.
Setelah video itu menyebar, Pemprov melalui Dinsos Jabar langsung merespons dengan mengirim bantuan ke panti. Bantuan berupa pangan dan sejumlah dana pun langsung diserahkan personel Dinsos yang diutus langsung ke Cilacap.
"Petugas Dinas Sosial Pemprov Jabar langsung ke Cilacap untuk memberikan bantuan pangan dan bantuan tunai," kata Kadinsos Jabar Ida Wahida Hidayati, Minggu (3/12/2023).
