.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin telah menetapkan besaran UMK Jawa Barat sesuai PP nomor 51 2023. Hal ini berseberangan dengan tuntutan buruh yang meminta kenaikan UMK Jabar di atas batas regulasi tersebut.
Setelah perwakilan Serikat Buruh berdiskusi dengan Bey, mereka pun melakukan demo di sepanjang ruas jalan utama kota Bandung sebagai wujud penolakan. Meski begitu, Bey berharap perhitungan formulasi UMK dapat diterima oleh semua pihak.
"Tadi saya sudah menerima perwakilan dari Serikat Pekerja. Tapi kita tetap harus patuh pada PP nomor 51 2023, dan UMK ini untuk para pekerja yang 1 tahun atau di bawahnya (masa kerja). Kalau di atas 2 tahun itu upah berbasis produktivitas yang diterapkan dengan instrumen struktur skala upah (SUSU)," kata Bey di Gedung Sate, Kamis (30/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bey pun memastikan bahwa selanjutnya instrumen SUSU tersebut harus menjadi perhatian dan ditaati. "Saya akan minta Dewan Pengupahan Jabar untuk memantau dan memonitorting pelaksanaan SUSU itu. Kalau melanggar, saya bisa tindak," ujarnya singkat.
Akibat penolakan besaran UMK yang sudah ditetapkan, kota Bandung terancam dikepung kemacetan dampak dari demo para buruh. Saat ditanya bagaimana antisipasi jika para buruh melakukan blokade tol dan mogok massal, Bey tetap menjawab harapannya agar itu tidak terjadi.
"Mudah-mudahan para pekerja mengerti itu yang kami ambil dan semoga tidak memblokade jalan. Semoga tidak, semoga semua mengerti supaya tidak mogok nasional. (Tapi sudah terjadi kemarin mogok 3 hari pak, antisipasinya?) jangan berandai-andai. Ya nanti kami diskusi, saya harap tidak terjadi mogok massal," doanya.
(aau/yum)
