.webp)
Jawa Barat diketahui masuk dalam provinsi dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi nomor empat di Indonesia. Berdasarkan rilis Bawaslu RI, Jabar memiliki skor 77,08 di bawah DKI Jakarta, Sulawesi Utara dan Maluku Utara.
Di Jabar sendiri, Bawaslu juga mencatat sejumlah daerah yang memiliki indeks kerawanan tinggi. Ketua Bawaslu Jabar Zacky Muhammad mengatakan, ada delapan kabupaten/kota di Jabar dengan tingkat kerawanan tinggi.
"Indeks kerawanan Pemilu 2024 di Jabar itu ada delapan kabupaten/kota dengan rawan tinggi, Kabupaten Bandung, Majalengka, Kabupaten Tasikmalaya, Cirebon, Bandung Barat, Kota Bekasi, Kota Tasikmalaya, Kuningan dan Cianjur," kata Zaky, Selasa (28/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain daerah dengan kerawanan tinggi, Zacky juga menyebut ada 17 kabupaten/kota dengan kerawanan sedang di Jabar, yakni Kawarang, Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor, Garut, Ciamis, Kabupaten Sukabumi, Sumedang, Indramayu, Subang.
Kemudian Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Bogor, Pangandaran, Banjar, Purwakarta dan Bekasi.
"Untuk kerawanan rendah, itu Kota Depok dan Kota Bandung. Itu berdasarkan indeks kerawanan pemilu yang Jabar rangking 4 secara nasional," jelasnya.
Bawaslu Jabar menurut Zacky juga telah merinci daerah-daerah yang memiliki indeks kerawanan pada dimensi sosial politik tinggi. Dia mengatakan, ada tiga daerah dengan kerawanan dimensi sosial tinggi di Jabar.
"Kalau kita break down di dimensi sosial politik, itu ada 3 kabupaten kota yang paling rawan, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Bandung Barat," ujarnya.
"22 kabupaten kota dengan rawan sedang, 2 kota dengan rawan rendah, Kabupaten Bekasi dan Kota Bogor," imbuhnya.
Rawan Politik Uang hingga Isu Sara
Lebih lanjut, Zacky menuturkan, delapan daerah dengan indeks kerawanan pemilu tinggi tersebut mayoritas punya potensi terjadi sejumlah kasus, mulai dari politik uang hingga isu sara.
"(Mayoritas kerawanan) ya soal misalkan money politics, isu sara, black campaign, jadi pada ruang larangan kampanye saja itu identifikasinya," ujar Zacky.
Bahkan, sebelum masa kampanye dimulai pada hari ini, Zacky menegaskan, Bawaslu Jabar telah menangani sejumlah kasus terkait pelanggaran Pemilu. Dia menyebut ada 65 perkara yang ditangani Bawaslu Jabar.
"Kita ada 65 perkara, 42 laporan, 23 temuan yang 47 di antaranya dapat diregistrasi, 18 tidak karena tidak memenuhi unsur. Dalam bentuk pelanggaran yang sifatnya administratif 18, 22 pelanggaran kode etik, 2 pidana," jelasnya.
"Tapi tidak sampai inkrah berhenti ya karena tidak memenuhi bukti itu, lima hukum lainnya, artinya pelanggaran yang diatur perundang-undangan misalkan perundangan ASN," tutup Zacky.
(bba/mso)
