.webp)
Gelombang aksi dukungan untuk Palestina dari berbagai daerah di tanah air terus berlanjut. Kali ini giliran masyarakat Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Sabtu (18/11/2023), lautan manusia dalam balutan pakaian berwarna putih, dengan atribut bernuansa bendera Palestina nampak di halaman Masjid Ash Shiddiq, di lingkungan Kantor Pemda KBB.
Mereka menyampaikan dukungan agar konflik antara Hamas dengan Israel bisa segera selesai mengingat korban terus berjatuhan, termasuk anak-anak tak berdosa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya umat muslim saja, di antara ribuan orang itu ada beberapa orang pemeluk agama lain, salah satunya Buddha. Mereka mewakili umat Buddha di Bandung Barat memberikan dukungan untuk Palestina.
"Khususnya dari umat Buddha, kita sangat prihatin dengan terjadinya konflik di sana (Palestina). Siapapun itu sebetulnya berhak merdeka dan bahagia," kata Tokoh Umat Budha Indonesia Walubi KBB Sun Yan Asjaya saat ditemui.
Sejak konflik Hamas dengan Israel pecah, kata Sun Yan, ia dan umat Buddha lainnya senantiasa mendoakan keselamatan rakyat Palestina terutama orangtua dan anak-anak.
"Kita tentu sejak pertama sudah berdoa buat Palestina di setiap wihara. Manusia harusnya saling mengerti dan menyayangi, terbebas dan ego dan kebencian. Hanya satu, kasih sayang sebagai karunia manusia," kata Sun Yan.
Kumpulkan Donasi
Di sisi lain, dalam aksi bela Palestina itu juga menjadi momen masyarakat menyalurkan donasi untuk rakyat Palestina yang saat ini mengalami kesulitan dari berbagai sisi.
"Terkumpul dana Rp973 juta, Insyaallah bisa sampai Rp1 miliar untuk donasi bagi rakyat Palestina. Hadir saudara kita non muslim yang juga memberi sumbangan dan dukungan," tutur Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif yang turut ambil bagian dalam aksi tersebut.
"Nantinya donasi itu akan diserahkan ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) KBB untuk disalurkan bagi rakyat Palestina," tambahnya.
Disinggung soal fatwa haram yang diterbitkan MUI untuk produk yang dianggap mendukung agresi militer Israel terhadap Palestina, Arsan mengaku sudah ditindaklanjuti di tingkat daerah.
"Soal MUI yang mengeluarkan fatwa haram produk yang disinyalir mendukung Israel, karena dikeluarkan lembaga resmi maka kita ikuti," ujar Arsan.
Termasuk untuk ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah KBB, Arsan menyebut perlu ada upaya mencari alternatif lain pengganti produk-produk yang diharamkan MUI.
"Untuk ASN misalnya boikot sesuai fatwa MUI, tentu kita mengupayakan alternatif lain. Kemarin saya sudah kumpulkan 165 desa. Jadi ada cara membuat produk-produk alternatif selain yang di boikot. Itu salah satu upaya," ujar Arsan.
(mso/mso)
