Sudah 3 Bulan Gaji Tenaga Honorer Pemkab Pangandaran Mandek

Sejumlah tenaga non ASN alias honorer di Pemkab Pangandaran mengeluhkan gajinya belum dibayar selama 3 bulan. Hal itu dialami tenaga honorer di beberapa SKPD.

Salah satu tenaga honorer di lingkup Sekretariat DPRD Pangandaran yang enggan disebutkan namanya menyebutkan, sejak September gajinya belum dibayarkan.

"Kayaknya bukan di sini saja, tetapi di semua SKPD mengalami gaji mandek sejak September hingga bulan ini, berarti 3 bulan," katanya kepada detikJabar saat dihubungi, Rabu (15/11/2023).

Dia mengatakan pembayaran gajinya pun sejak Juli 2023 hanya dibayar 50% atau setengah dari gaji.

Hal serupa dirasakan salah satu tenaga honorer di Satpol PP Pangandaran. Ia mengaku pembayaran gajinya menunggak hingga 4 bulan.

"Kalau di kami hampir 4 bulan belum dibayarkan," kata salah satu tenaga honorer yang enggan disebutkan namanya.

Karena gaji mandek, ia mengaku harus mencari sampingan untuk memenuhi kebutuhan. "Sambil nunggu dibayarkan saya juga nyari sampingan, coba dagang, yang penting jadi uang aja," ucapnya.

Informasi yang diterima detikJabar dari BKPSDM Pangandaran, jumlah tenaga honorer di Pangandaran ada 4.367 orang dengan rincian 2.288 laki-laki dan 2.079 perempuan.

Kepala BKPSDM Pangandaran Wawan Kustaman mengatakan terkait UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), saat ini masih melakukan penataan di setiap SKPD. Pihaknya sekarang mulai melakukan pendataan tenaga honorer di setiap dinas dan akan disinkronisasikan lagi sesuai beban kerja dan kemampuan.

"Adapun terkait kebijakan tetap diserahkan kepada pimpinan kami, hasil dari pertemuan dengan pemerintah pusat terkait kebutuhan pegawai tahun 2024 belum disimpulkan," ucapnya.

Kepala Badan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pangandaran Hendar Suhendar mengatakan jumlah honorer di Pangandaran sebanyak 4.367 orang jika setiap bulan dibayarkan mencapai Rp 5-6 Miliar.

"Ya kalau satu tahun anggaran tenaga honorer pemkab Pangandaran mencapai Rp 75 miliar per tahun," kata Hendar.

Ihwal telatnya pembayaran gaji tenaga Non ASN harus dilihat permasalahannya. Persoalan utamanya karena ada masalah di pendapatan.

"Secara umum kan sudah tahu di sumber pendapatan," katanya.