Respons Pemkot Bandung soal Progres PLTSa

Kota Bandung masih dikepung darurat sampah sampai 26 Desember 2023. Hal ini sempat disorot oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha yang menilai langkah Pemkot Bandung lamban.

Ia melihat darurat sampah tak akan terjadi jika pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) segera berprogres. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna pun mengatakan Pemkot Bandung selalu mencoba bersurat dengan PT Bandung Raya Indah Lestari (BRIL).

"Kita sedang menunggu bgaimana progres dari BRIL. Merekalah yang sekarang dari perspektif legalitas yang menjadi calon mitra kita. Mereka masih terus berbicara rekalkulasi untuk investasi, ya kita menunggu. Jadi kalau kemarin ada dari dewan yang terhormat pemkot tidak berprogres, ya bukan itu sebetulnya. Kita sedang menunggu dan kita sudah bersurat berkali-kali agar mereka cepat sampaikan ke kita rencana akan seperti apa," katanya di Balai Kota Bandung, Selasa (14/11/2023).

Namun katanya, ia telah memperkirakan kemungkinan adanya tambahan besaran investasi, yang kemudian akan berkonsekuensi kepada Tipping Fee. Nantinya, hal ini juga akan jadi pertimbangan apakah keuangan Pemkot Bandung memadai atau tidak.

"Tapi yang jelas itu pasti akan ada perhitungan yang namanya investasi, pasti harus diukur dari sisi waktu, keuntungan atau benefit, termasuk mekanisme. Nah sama dengan PLTSa juga pasti ada perhitungan seperti itu, bukan berarti kita tidak berprogres, karena yang melaksanakannya kan bukan kita," lanjut Ema.

Kata dia, bahkan ada kemungkinan adanya perbaruan teknologi. Mengingat sudah sepuluh tahun berlalu dari apa yang PT BRIL sampaikan soal teknologi yang insenerator ini.

"Saya dengar bisa saja bergeser teknologi, nah teknologinya seperti apa, misalnya masih insinerator tapi akan lebih canggih mungkin ya. Nah, saya pernah mendengar itu dari BRIL ya. Ini kan udah 10 tahun dan yang namanya teknologi kan pasti berubah. Saya juga percaya dengan ungkapan itu ya, cuma biasanya ada konsekuensi dan memang belum disampaikan langsung ke kita. Baru bahasanya ini akan lebih canggih," katanya.

"Ya kita mah senang-senang aja ya dengar lebih canggih. Artinya kan akan jauh lebih safe dari sisi ancaman polusi. Tapi teknologinya akan seperti apa itu yang belum saya dengar. Cuma saya bisa menduga akan ada konsekuensi yaitu pertambahan nilai investasi yang berujung pada kompensasi tipping fee," ujar Ema menambahkan.

Pemkot Masih Cari Lahan TPSA

Seperti diketahui, Pemkot Bandung hingga saat ini masih terus mencari solusi terbaik dan tercepat untuk menangani darurat sampah di Kota Bandung. Beberapa waktu lalu, Pj Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono mengaku masih berkoordinasi dengan Pemkab Sumedang untuk memohon penggunaan TPSA Cibeureum.

Soal adanya isu penolakan dari warga sekitar Cibereum, Ema yang juga merupakan Ketua Harian Satgas Darurat Sampah mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan Pj Bupati Sumedang.

Namun ia sebetulnya melihat lahan 10 hektar itu sangat strategis. Mudah diakses melalui Tol Cisundawu, keluar Cimalaka, masuk ke Cibeureum, lalu masuk ke daerah Gunung Tampomas.

"Kita masih menunggu, yang akan dipegang oleh kita adalah nanti bagaimana tanggapan Pak Bupati ya. Saya waktu itu sudah menjelaskan bahwa kita pun siap dengan kompensasi KDN-nya, tipping fee, kita siap juga untuk membantu perbaikan sarana prasarana penunjang untuk tempat di sana. Kalau saya lihat itu sangat layak, 10 hektar itu menurut saya itu cukup proporsional. Tapi kan kita tidak bisa memaksakan kalau memang di sana belum terkondisikan secara maksimal," kata dia.

"Akses ke sana jauh lebih cepat dibandingkan ke Sarimukti. Di sana memang ada Kampung masyarakat yang terlalui, yang namanya dari pinggir jalan utama pasti melintasi perkampungan ya. Tapi saya pikir itu layak karena begitu di area nya sangat jauh dari perkampungan, adanya hanya tempat-tempat pemulung. Makanya saya pikir itu sangat layak lah. Ya mudah-mudahan aja ada rezekinya untuk kota Bandung supaya kita bisa berbagi, tidak hanya mengandalkan Sari Mukti," lanjutnya.

Maka saat ini Ema sedang mengerahkan tim Satgas Sampah untuk meninjau area lain yang memungkinkan. Kali ini Kabupaten Garut jadi tujuannya. Tapi Ema belum bisa memastikan lahan mana yang sedang disurvei timnya.

"Saya belum tahu ya, mungkin nanti laporan dari tim yang kesana. Mungkin besok sudah ada informasi. Kalau dulu kan daerah Pasir Bajing, kalau sekarang saya nggak tahu. (Apakah ini dari Pemprov?) nggak lah, ini inisiatif kita ya. Kalau begini mah harus banyak inisiatif. Kemana aja cari tapi memang harus memungkinkan lokasinya," ucapnya.