.webp)
Sekelompok orang berpakaian batik PGRI di Subang diduga mencoreng netralitas ASN jelang Pemilu 2024. Mereka diduga mengkampanyekan calon anggota DPD RI dengan lagu yang diubah liriknya. Bawaslu turun tangan.
Ketua Bawaslu Subang Achmad Mansyur menuturkan pihaknya masih membahas dan mengkaji kasus tersebut bersama pihak internal untuk mengetahui pasti ada tidaknya pelanggaran dari dalam video yang beredar.
"Kita masih melakukan penelusuran dan tentunya kita mengkaji. Jadi hari ini tahapan prosesnya informasi itu masih kita telusuri untuk nanti menjadi bahan kajian kami. Ini perlu ada kajian dan penelusuran sebab ada di beberapa titik tidak hanya satu aja," ungkap Ketua Bawaslu Subang Achmad Mansyur saat diwawancarai di kantornya, Jumat (10/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari hasil kajian nantinya, Achmad mengatakan pihaknya nanti akan memanggil perwakilan dari PGRI untuk mendengar klarifikasi terkait dengan video yang beredar tersebut.
"Nanti kita cek dihasil kajian itu. Nanti akan kami sampaikan kepada media. Kajian itu akan selesai dan target kami satu Minggu ke depan," katanya.
Sementara itu, berdasarkan video yang beredar, sekelompok orang tersebut tengah berada di sebuah ruangan seperti aula. Mereka memakai batik PGRI berwarna dasar putih dengan corak hitam. Mereka kompak bernyanyi dengan dikomandoi seseorang dari podium.
Mereka menyanyikan lagu dangdut berjudul 'Pecah Seribu'. Namun liriknya sebagian diubah dengan memasukkan nama calon anggota DPD RI tersebut.
Informasi dihimpun detikJabar, sekelompok orang tersebut sedang berada dalam kegiatan rapat koordinasi terkait dengan program transformasi digital organisasi PGRI dan koordinasi Liaison Officer (LO) cabang Subang.Rapat koordinasi itu, serentak digelar di seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Subang, pada pekan kemarin.
Respons PGRI Subang
Sementara itu, Ketua PGRI Cabang Subang Aep Saepudin buka suara soal video viral tersebut. Menurutnya, organisasi PGRI sendiri merupakan profesi yang netral dan tentunya tidak berpihak kepada siapa pun.
"Komentar saya sama dengan ketua umum PB PGRI Ibu Prof. Unifah Rosyadi, bahwa PGRI adalah organisasi profesi yang netral tidak berpihak ke mana-mana. Tetapi secara personal atau individu anggota PGRI adalah warga masyarakat yang memiliki hak politik," kata Aep saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan singkat.
Aep mengungkap, setelah mengetahui adanya hal tersebut, pihaknya telah memberikan teguran serta pembinaan terhadap para peserta maupun ketua-ketua cabang dari per kecamatan di Subang.
"Tidak ada perintah, itu spontan saja. Kita sudah berikan teguran dan pembinaan," ungkapnya.
(dir/dir)
