.webp)
Netralitas menjadi perhatian jelang pelaksanaan Pemilu 2024. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan kepala daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) beberapa waktu lalu.
Para pelayan publik itu diminta bersikap netral dan tidak terlibat politik praktis selama Pemilu nanti.
Menanggapi hal itu, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin menyatakan netralitas jadi hal wajib yang mesti dijaga oleh setiap kepala daerah dan ASN yang ada di Jawa Barat. Bahkan dia meminta para pejabat untuk diawasi langsung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya sangat setuju, karena kan arahan terakhir Pak Presiden di istana bahwa kepala daerah tidak boleh berpihak dan juga harus netral," ucap Bey saat diwawancarai di Bandung, Selasa (7/11/2023).
"Jadi saya sangat setuju, kalau perlu diawasi, ke mana saja boleh diawasi," imbuhnya.
Bukan cuma bawahannya, Bey juga menyatakan siap diawasi selama menjalankan tugas sebagai Pj Gubernur Jabar, termasuk sejumlah Pj kepala daerah lain yang kini menjabat di Jawa Barat.
"Oh iya, iya harus (diawasi). Saya sangat mendukung bahwa Pj kepala daerah itu tidak boleh berpihak dan harus netral," tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan Pj kepala daerah harus bersikap netral saat Pemilu 2024. Bahkan dia menyebut Presiden Jokowi akan mencopot Pj yang tidak netral.
"Tentu saya sebagai Wakil Presiden, saya menyebutkan berkali-kali supaya Pemilu di diselenggarakan dengan cara yang jujur ya, ASN harus netral ya petugas keamanan juga harus netral. Dan kemarin presiden juga sudah bicara di depan Pj-Pj itu dan mengatakan bahwa harus netral dan yang tidak netral akan dicopot," kata Ma'ruf Amin saat melakukan kunjungan kerja ke Jambi, Selasa (31/10/2023) seperti dikutip dari detikNews.
(bba/dir)
