.webp)
Ulama di Kota Sukabumi turut menanggapi pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit soal 'sel tidur teroris' imbas perang Israel-Palestina. Ulama menilai, sel-sel tidur teroris memang ada di Indonesia dan harus diwaspadai menjelang Pemilu 2024.
"Saya juga bingung hubungannya (dampak Palestina-Israel) dan teroris Indonesia agak nggak nyambung juga bagaimana kaitannya. Tapi yang jelas memang ada sel-sel teroris itu di Indonesia," kata Pimpinan Pondok Pesantren Dzikir Al Fath KH Fajar Laksana kepada detikJabar di Makodim 0607, Senin (6/11/2023).
Dia juga menyampaikan, aksi teroris sejatinya tak ada kaitan dengan agama apapun termasuk Islam. "Yang pertama ingin saya sampaikan jangan dikaitkan lagi teroris dengan Islam karena Islam sudah tegas bahwa teroris itu salah, haram hukumnya," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ulama sekaligus seluruh umat beragama sepakat dengan pemahaman Kapolri bahwa teroris tidak boleh masuk ke negara Indonesia. Dia juga mendukung bahwa tahun politik 2024 mendatang, sel-sel tidur teroris harus diwaspadai.
"Wah itu wajib, semua masyarakat harus waspada, teroris itu sesuatu yang sangat dilarang di NKRI dan tidak boleh hidup. Islam bukan teroris. Bukan hanya TNI Polri, masyarakat dan saya pribadi pun harus ikut berpartisipasi aktif untuk menyampaikan apabila ada sel-sel teroris tersebut," kata dia.
"Sel-sel teroris itu kan sebetulnya bukan berkaitan dengan agama, itu mereka ingin membuat kerusakan dan kerusuhan di berbagai macam negara, bukan hanya di Indonesia," sambungnya.
Fajar juga menanggapi terkait penangkapan 57 terduga teroris yang dilakukan oleh Instansi Polri. Di mana empat orang di antaranya, ditangkap di daerah Kecamatan Kabonpedes, Kabupaten Sukabumi.
"Saya hanya menyampaikan aparat Polri itu tidak sembarangan. Tentu mereka melakukan penangkapan itu dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, bukti-bukti yang kuat karena kita negara hukum," ucap Fakar.
"Jadi kalau sudah ada penangkapan, mereka pasti punya alat bukti hukum, kita harus percaya kalau itu ada penangkapan berarti itu ada indikasi. Kita ucapkan terima kasih karena pesta demokrasi ini harus dijaga jangan sampai terjadi kerusuhan-kerusuhan apalagi yang mengatasnamakan teroris," tutupnya.
Seperti diketahui, konflik Israel dan Palestina yang telah berlangsung selama tujuh dekade terakhir kembali memanas, dan kekhawatiran atas potensi dampaknya terhadap keamanan Indonesia menjadi perdebatan yang hangat. Hal ini dikhawatirkan dapat membangkitkan sel tidur terorisme untuk membuat stabilitas keamanan di Indonesia menjadi tidak kondusif.
Sikap tegas dan dukungan yang ditunjukkan oleh para ulama dan kiai di Kabupaten Malang terhadap kebijakan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, memberikan sinyal kuat bahwa upaya pencegahan terhadap ancaman terorisme merupakan prioritas bersama dalam menjaga kestabilan dan keamanan negara.
Sebelumnya, dilansir detikNews, arahan Jenderal Sigit disampaikan saat acara Apel Kasatwil 2023 di Jakarta, Rabu (1/11) lalu. Dia menyampaikan, sudah 57 orang ditangkap terkait terorisme pada beberapa waktu terakhir. Polisi harus mengantisipasi teror agar agenda pemilu dan pembangunan dapat berjalan lancar. Polisi juga mewaspadai munculnya sel-sel tidur yang terafiliasi dengan teroris.
"Beberapa waktu lalu dampak dari perang Israel Palestina tentunya juga membangkitkan sel-sel tidur yang terafiliasi dengan teroris dan mau tidak mau kita tentunya harus waspada," ujar Sigit dalam Apel itu.
Sejurus kemudian, Rieke Diah Pitaloka yang merupakan anggota DPR Fraksi PDIP mengkritik Jenderal Sigit. Dia mengatakan kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan Palestina berhak memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Israel. Rieke tidak sependapat bahwa tragedi kemanusiaan di Jalur Gaza saat ini dianggap berpotensi membangunkan sel tidur terorisme.
"Mohon dengan segala hormat, hentikan menilai tragedi kemanusiaan Gaza berpotensi membangunkan sel terorisme," kata Rieke, dilansir Antara, Kamis (2/11).
"Sekali lagi, mohon dengan segala kerendahan hati pada siapa pun, jangan menggunakan tragedi kemanusiaan di Gaza sebagai pengalihan isu. Utamanya, soal polemik konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK) akhir-akhir ini," katanya.
