.webp)
Persoalan stunting masih menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani. Menteri ESDM Arifin Tasrif bahkan menyebut angka stunting di Kabupaten Bandung masih terbilang tinggi.
"Permasalahan stunting di Jabar ada di Kabupaten Bandung kemudian ada di Cirebon, Sumedang dan beberapa tempat lainnya," ujar Arifin, di Lapangan Kamus, Desa Nanjung, Kecamatan Margaasih, Jumat (27/10/2023).
Arifin menuturkan Kabupaten Bandung bahkan termasuk daerah yang memiliki angka tertinggi di Jabar. Selain Kabupaten Bandung, wilayah lain yang memiliki angka stuntingnya masih tinggi yakni Sumedang, Bandung Barat dan Kabupaten Tasikmalaya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang tertinggi Sumedang, kita akan masuk ke Sumedang dengan 27 persen. Sedangkan di Kabupaten Bandung ini 25 persen beda tipis 2 persen," katanya.
Pihaknya pun mendorong agar persoalan stunting bisa ditekan. Meski bukan leading sektornya, Arifin menyebut pihaknya tergerak untuk ikut menekan angka stunting di Indonesia.
Apalagi, kata dia, jika ingin mempersiapkan Indonesia Emas harus menciptakan generasi yang cerdas.
"Kita kan unsur pemerintah kedua kita melihat pengelolaan sumber daya alam kita yang banyak ini harus bisa dikelola oleh generasi yang mampu dan mumpuni. Untuk bisa mempersiapkan generasi itu dia harus sehat dan dia harus pintar dan harus kuat," ucapnya.
Arifin mengaku saat ini beberapa perusahaan di bawah naungan ESDM akan mengeluarkan dana CSR untuk penanganan stunting. Salah satunya adalah PT Vale.
"Iya dia bukan stunting aja, dia nanti juga penghijaunnya juga harus karena tadi juga disampaikan, bekerjanya di bumi jadi harus bisa menjaga kelestarian bumi," bebernya.
Dia menambahkan beberapa sektor perusahaan migas dan tambang pun akan mengarahkan kepada penanganan stunting. Apalagi saat ini terdapat enam ribu perusahaan pertambangan.
"Tapi mungkin ya tidak semua, tapi kalau bisa semuanya itu sangat bagus, tapi saya rasa mungkin ya seperempat atau setengahnya juga bagus," ungkapnya.
CEO PT Vale Indonesia, Febriany Eddy mengaku program penanganan stunting akan dilaksanakan dari saat ini hingga Februari 2024 mendatang. Pencegahan stunting tersebut akan dilakukan secara intensif.
"Kita akan lakukan secara Intensif. Selain di Jawa Barat ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat. Kemudian area operasi kami di tiga provinsi Sulteng, Sultra, dan Sulsel," kata Febriany.
Febriany menegaskan program tersebut harus direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Makanya dirinya berkolaborasi dengan stakeholder terkait.
"Maka itu saya sampaikan kami berkolaborasi dengan BKKBN, Kemenkes, dan Nanti untuk monitoring keberhasilan program FKMUI, dan ada bantuan RS winaya," ucap Febriany.
"Kita harus kolaborasi supaya program ini tepat sasaran. Kami bantu pemerintah sampai mencapai target strategis pemerintah hingga mencapai 14 persen di 2024," kata dia menambahkan.
Bukan Paling Tinggi
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana menepis bahwa 25 persen masyarakat di Kabupaten Bandung mengalami stunting. Pasalnya Pemkab terus berupaya dalam masalah penurunan stunting.
"Masalah data ini masih debatable. Bukan saya membela kabupaten Bandung. Data itu ada yang dirilis oleh Nasional, SSGI. Riskesda sudah update data stunting kita yang menjadi sorotan di Jawa Barat. Sebetulnya data dari kita itu ada sekitar 9 persen. Data yang langsung diukur di posyandu, kemudian kita himpun datanya," kata Cakra.
Cakra mengaku saat ini akan terus melakukan pendataan terkait masyarakat yang terkena stunting. Terutama di wilayah tingkatan kecamatan.
"Terlepas perdebatan soal data. Kita akan melakukan pendataan analisa kecamatan mana yang tinggi. Kita akan melakukan intervensi secara spesifik, maupun intervensi sensitif. Mudah-mudahan di tahun 2023 akan menurun, 2024 akan lebih turun lagi," tegasnya.
Menurutnya Bupati Bandung Dadang Supriatna telah melakukan reformasi birokrasi tematik. Hal tersebut telah disosialisasikan kepada lingkungan ASN.
"Salah satunya adalah stunting, telah ada dalam agenda perubahan. Dalam menangani kemiskinan, penurunan stunting, peningkatan produk dalam negeri, dan investasi, memperbaiki tata kelola pemerintah," bebernya.
(dir/dir)
