.webp)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat mengajukan anggaran untuk menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) November 2024 sebesar Rp 1,150 triliun. Anggaran itu sudah diajukan ke Pemprov Jabar dan masih dalam tahap pembahasan.
Totalnya itu kita ajukan Rp 1,150 triliun, nah sekarang masih di tahapan pembahasan di Banggar (DPRD Jabar), mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita dalam melaksanakan pilkada," kata Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni, Kamis (26/10/2023).
Menurut Ummi, anggaran yang diajukan tersebut akan digunakan KPU Jabar untuk biaya operasional pelaksanaan Pilkada mulai dari pengadaan logistik, sosialisasi dan kebutuhan lainnya, termasuk untuk merekrut 1,3 juta petugas KPPS.
Dia juga mengungkapkan, selain usulan anggaran yang masih dibahas, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) belum dilakukan. Namun KPU di 27 kabupaten/kota kata dia sudah menandatangani kesepakatan hibah tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan 27 kabupaten kota meskipun belum NPHD, semua sudah menandatangani berita acara kesepakatan karena itu kan nanti mengantarkan ke NPHD," ujarnya.
Lebih lanjut Ummi mengungkapkan, saat ini KPU mulai mendistribusikan logistik untuk Pemilu 2024. Logistik itu nantinya akan disimpan di oleh KPU di gudangnya masing-masing hingga pelaksanaan pemilu bulan Februari nanti.
"Proses distribusi tapi belum semuanya, 27 kabupaten dan kota sudah dipastikan hari ini siap terkait dengan gudang. Gudang itu kan jadi penting karena kita kan akan menggunakan gudang yang range-nya bisa sampai 2 tahun karena kan gudang Pemilu dan gudang Pilkada," pungkasnya.
(bba/dir)
