Catatan Kemiskinan Kota Bandung Masih Tinggi, Apa Langkah Pemkot?

Kemiskinan menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) yang harus dibereskan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Di kota besar ini, masih ada sekitar 4,25 persen penduduk miskin atau setara 330.000 kepala keluarga (KK).

Melihat data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam tiga tahun terakhir kemiskinan kota Bandung tak menurun dengan signifikan. Pada tahun 2020, angka kemiskinan besarannya 3,38 persen. Tahun selanjutnya, angka kemiskinan malah naik sebesar 4,37 persen, dan terakhir pada tahun 2022 menurun tipis sebesar 4,25 persen.

"Pemerlu Pelayanan Kesehatan Sosial (PPKS) itu ada 26 jenis. Nah yang mendaftarkan dan mengusulkan dan memenuhi kriteria PPKS sampai dengan hari ini berjumlah 330.000 KK. Namun tidak semuanya masuk dalam kemiskinan ekstrem. Menurut data P3KE, sebanyak 87.000 KK yang masuk dalam kemiskinan ekstrem, tapi kita akan tunggu juga hasil resosek yang dilakukan oleh BPS," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung Sony Bachtiar, Rabu (18/10/2023) di Hotel Savoy Homan.

Data dari BPS versi terbaru yang mencatat angka kemiskinan tahun 2023, menjadi acuan dan dasar data awal Dinsos Kota Bandung. Setelah itu data ini akan diolah dalam sistem satu data bernama Yes Jitu.

Yes Jitu adalah sistem integrasi data yang berbasis kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Kata Sony, sistem satu data ini lah yang jadi 'senjata' untuk Pemkot Bandung berusaha menurunkan angka kemiskinan yang masih tinggi.

"Yes Jitu merupakan wadah layanan masyarakat yang intregasi untuk intervensi kesehatan sosial, rehabilitasi, jaminan, dan pemberdayaan. Angka kemiskinan kita dalam target sebesar 3,14% dan sekarang posisinya masih 4,25%. Kita harus kejar 1,1% untuk menurunkan kemiskinan," ucap Sony.

Ia menjelaskan, nantinya Yes Jitu bakal memproses Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara by name, by address, dan by problem. Setelah didata, intervensi dari Pemkot Bandung kita dilakukan sesuai hasil assessment persoalan masalahnya.

Setiap bulannya, data akan diupdate dan dilaporkan ke Kementerian Sosial. Semua data ini bersifat Real Time karena data memiliki sifat dinamis yang harus terus diupdate secara reguler.

"Nah dengan match-nya antara persoalan dengan program intervensi pemerintah, harapan kita ini bisa lebih cepat untuk menekan angka kemiskinan di Kota Bandung. Asessment dilakukan dari Dinsos nanti ada Pekerja Sosial namanya, mereka memiliki sertifikasi untuk melakukan uji lab atau analisa ya persoalan yang dihadapi setiap pemerlu pelayanan kesehatan sosial tadi," ujarnya.

Dalam Yes Jitu, terdapat beberapa pelayanan seperti rehabilitasi sosial, jaminan dan perlindungan sosial, ada juga pelayanan untuk pemberdayaan sosial. Sehingga perangkat daerah lain pun bisa ikut membantu dan masyarakat akan dimudahkan untuk mengakses sistem satu pintu.

"Ini juga untuk mencegah pemberian bantuan salah sasaran. Nantinya yang mengkoordinasikan masyarakat mana yang mendapatkan layanan atau produk layanan tadi adalah Dinsos. Sehingga masyarakat tidak harus wara-wiri ke semua perangkat daerah yang punya program intervensi melalui data yang sudah dimiliki," ucap Sony.

Sehingga, saat ini, Dinsos berusaha menekan angka kemiskinan dengan melakukan integrasi layanan, program yang akan diatur melalui keputusan Wali Kota, pelayanan sosial satu pintu yang akan ditetapkan melalui peraturan Wali Kota, dan integrasi seluruh potensi sumber kemampuan. Sebab menurut catatan, ada sekitar 300 Yayasan sosial di kota Bandung, filantropi atau pengumpulan uang dan barang, kemampuan di APBD, dan APBN, dan APBD provinsi.

"Semua potensi sumber kemampuan ini akan kita kolaborasikan menjadi satu kekuatan. Karena dana untuk masyarakat yang belum terlayani ada sekitar lebih dari 70%. Kalau hanya mengandalkan dari APBD atau APBN itu hanya mengcover 29,8% dari total seluruh warga yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial," ujar Sony.

"Semoga masyarakat merasa dimudahkan dan didekatkan dengan layanan ini dan tepat sasaran dalam penggunaannya. Sehingga bisa menyelesaikan problem yang dihadapi seperti pemberdayaan, kesehatan, rehabilitasi sosial, pangan dan transportasi, dan lainnya. Bersinergi dengan perangkat daerah lainnya," tambahnya.