.webp)
Rapenda itu disahkan oleh anggota dewan dalam Rapat Paripurna Tingkat II di Ruang Sidang DPRD Purwakarta, Jumat (29/9/2023) malam. Setelah sebelumnya serangkaian pembahasan dan pengkajian pengajuan dari setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) digelar.
DetikJabar yang memantau langsung jalannya rapat paripurna itu, dihadiri seluruh unsur pemerintahan daerah dan 33 anggota DPRD kabupaten Purwakarta dari jumlah anggota dewan sebanyak 45 orang.
Pimpinan dewan dan ketua fraksi memberikan pandangan dan masukan terkait APBD-P yang sudah dibahas, dengan program prioritas Infrastruktur dan Kesehatan. Adapun total APBD-P Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 yang disahkan oleh DPRD itu sebesar Rp 2,643 Triliun.
"Bersyukur yak, satu tahap diskusi untuk pembangunan daerah melalui APBD-P Tahun Anggaran 2023 ini disetujui oleh sejumlah fraksi yang hadir. Jadi untuk selanjutnya, setelah kami sepakati ini, kami akan menyerahkan peraturan daerah itu ke tingkat Provinsi Jawa Barat untuk dievaluasi lebih lanjut," ujar Pj Bupati Purwakarta, Benni Irwan kepada wartawan usai Rapat Paripurna Tingkat II DPRD Purwakarta, Jumat (29/9/2023) malam.
Dirinya berharap, APBD-P Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 itu bisa langsung disetujui di tingkat Provinsi Jawa Barat agar Pemkab Purwakarta bisa segera melanjutkan program yang sudah direncanakan.
"Mudah-mudahan tidak banyak perubahan dan dalam waktu singkat bisa disetujui. Karena kami akan mulai kembali melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya," katanya.
Pada APBD-P kali ini, ia mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur, kesahatan dan pembangunan ekonomi menjadi hal yang diperhatikan.
"Tadi sejumlah fraksi ada yang meminta agar APBD-P Tahun Anggaran 2023 ini bisa fokus untuk pembangunan infrastruktur, bidang kesehatan hingga perkembangan ekonomi. Tentu itu juga sudah sejalan dengan program Pemkab Purwakarta yang sudah direncakanan," ungkapnya.
Benni menyampaikan, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Purwakarta yang mendapatkan APBD-P Tahun Anggaran 2023 itu diharapkan bisa menyelesaikan pekerjaan dalam waktu singkat.
"Dengan persetujuan APBD-P itu, kami mendorong opd untuk melakukan percepatan pembangunan. Karena waktu kami tidak banyak, semoga teman-teman di opd bisa mengejar pembangunan itu dalam kurun waktu tiga bulan," beber PJ Bupati.
Selain percepatan pembangunan dari APBD-P Tahun Anggaran 2023, Benni berharap, ada langkah-langkah yang dilakukan Pemkab Purwakarta untuk mendapatkan pemasukan daerah.
"Kami juga memastikan ada upaya-upaya atau langkah pasti untuk pendapatan daerah, baik itu dari investasi domestik atau pemasukan dari produk UMKM," pungkasnya.
(anl/ega)
