.webp)
DPRD Jawa Barat mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang meminta Pj Gubernur membuat kajian mengenai Light Rail Transit (LRT) yang bakal dibangun di Kota Bandung. Kehadiran transportasi massal itu diyakini dapat mengurai kemacetan sekaligus mengajak masyarakat beralih ke angkutan umum.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar Haru Suandharu mengatakan, Kota Bandung harus dibantu dalam hal transportasi publik yang setiap harinya, jalanan di Ibu Kota Jabar ini penuh dengan kendaraan tiap pagi dan sore hari.
"Saya kira Bandung harus dibantu ya transportasi bahkan Jabar juga, apalagi Bandung kan kota istirahat, belum kalau dari kabupaten lain masuk ke Bandung kan, makanya pagi-pagi berat (macet), sore pulang kantor juga berat kan," kata Haru, Sabtu (30/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi saya kira sangat penting kan transportasi publik di Bandung, saya mendukung ada upaya itu," tambahnya.
Haru mengungkapkan keberadaan LRT nantinya dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat kemacetan. Sebab saat ini, menurutnya, hampir setiap hari selalu ada kendaraan baru yang dibeli masyarakat.
"Iya saya kira kita harus mengarah ke transportasi publik, di Kota Bandung di Jabar kapan kita bikin jalan baru kan, jalan yang ada saja kan berat. Kemudian kendaraan terus masuk setiap hari baru, kalau gak beralih ke transportasi publik, keluar dari rumah gak bisa bergerak," tegasnya.
Namun Haru mengaku rencana terkait LRT Kota Bandung belum dibahas di DPRD Jabar saat ini. Menurutnya kajian LRT kemungkinan bakal dibahas dalam RPJMD berikutnya.
"Belum yah. Ini masuknya harus ke pembahasan RPJMD 2018-2023 sudah selesai, harus masuk ke 2024-2029 dibahas," tutup Haru.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Jabar segera merumuskan integrasi transportasi publik yang juga bisa mendukung keberadaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Jokowi juga meminta kajian terkait LRT Kota Bandung untuk segera dibuat.
"Tadi juga Pak Presiden meminta agar kajian LRT di Kota Bandung ke arah selatan segera dilaksanakan, karena harus segera dilakukan transportasi publik yang berbeda, yang benar-benar baru," kata Bey, Rabu (27/9).
"Tidak hanya mengandalkan yang sudah ada. Itu untuk menghindari kemacetan. Mungkin kami akan segera melakukan studi dan koordinasi dengan Kemenhub," pungkasnya.
(bba/orb)
