.webp)
PKB sedang menjadi perbincangan usai melontarkan wacana pemberian BBM gratis bagi masyarakat. Wacana tersebut terlontar dengan persyaratan andai sang ketua umum, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bisa menang dalam Pilpres 2024 mendatang.
Kini setelah wacana itu jadi sorotan, elite PKB yang menjabat sebagai Wasekjen partai, Syaiful Huda, akhirnya buka suara. Diketahui, wacana itu terlontar dari Huda yang mengumbar janji tersebut secara langsung ke publik.
Pada sebuah acara diskusi di Kota Bandung, Huda menjelaskan ada beberapa program yang tengah didorong oleh PKB. Pertama yakni menaikkan anggaran dana desa menjadi Rp 5 miliar per desa tiap tahunnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita akan perjuangkan supaya dana desa naik jadi 5 miliar per desa per tahun, kita ingin merubah pembangunan dari bawah, jangan dari atas terus," kata Huda dalam keterangan yang diterima detikJabar, Senin (11/9/2023).
Setelah itu, Huda mengungkap soal program yang diperjuangkan oleh PKB untuk menurunkan harga BBM semurah-murahnya bagi pemilik sepeda motor dan angkutan umum. Ia memandang, wacana ini perlu diperjuangkan karena PKB menilai kerap terjadi kebocoran dalam pemberian subsidi silang.
"Ini kami menyebutnya perbaikan skema subsidi BBM yang selama ini bocor, masih dipakai di pabrik-pabrik, masih dipakai oleh orang-orang yang semestinya tidak menggunakan subsidi BBM itu," ujarnya.
Dia pun mengatakan, salah satu jenis BBM yang disubsidi adalah jenis Pertalite sebesar Rp 3.500. Namun menurutnya, subisidi itu belum tepat sasaran.
"Yang punya kendaraan roda empat itu pake Pertalite gak pake Pertamax, terus korporasi atau pabrik juga pake juga, artinya tidak tepat sasaran," ungkapnya.
Oleh karena itu, Huda menuturkan, PKB ingin mendorong perbaikan subsidi harus berbasis segmen. Dimana subsidi BBM nantinya hanya untuk pemilik sepeda motor dan angkutan umum saja.
"Pemilik sepeda motor di Indonesia ini berjumlah 120 juta, kalau subsidi BBM kita selama ini itu totalnya Rp 261 triliun, kalau subsidinya hanya pemilik sepeda motor dengan 120 juta, misalnya nanti pertalite mau kita turunkan harganya jadi 7.000 itu hanya keluar Rp 121 triliun, artinya efisien subisidi kita gak bengkak, kalau basisnya segmen," tegas Huda.
Lebih lanjut, Huda mengkritik sistem subsidi BBM yang digunakan saat ini menggunakan basis pada barang sehingga subsidi bocor tidak tepat sasaran. Sehingga, wacana BBM gratis yang terlontar dari PKB tepatnya adalah kebijakan mengatur harga bahan bakar semurah-murahnya untuk masyarakat.
"Jadi judulnya bukan gratis, tapi semurah-murahnya, berbasis segmented, hanya untuk pemilik motor dan angkutan umum," ucapnya.
Selain BBM, Huda mengungkap PKB akan turut memperjuangkan listrik gratis bagi masyarakat yang menggunakan Kwh dengan daya 450 watt. Kemudian subisidi pupuk bagi petani yang lahannya di bawah setengah hektare.
"Lalu tunjangan untuk ibu hamil, kita bisa bayangkan hari ini Indonesia bonus demografi, tetapi di saat yang sama dibayang-bayangi terjadi stunting, hari ini stunting darurat di Indonesia ini," jelasnya.
"Gus Imin dan PKB mendorong untuk menghilangkan stunting di Indonesia, udah diurus sejak dari ibu hamil, karena stunting itu terjadi karena asupan gizi yang didapat oleh ibu hamil," imbuhnya.
Huda menyebut anggaran untuk penanggulangan stunting mencapai triliunan rupiah. Nantinya, seorang ibu hamil akan mendapat tunjangan senilai Rp 6 juta selama 9 bulan.
"Program kami tunjangan bagi ibu hamil sampe lahir itu kami menghitung potensi APBN kita mampu memberikan tunjangan 6 juta selama kehamilan selama 9 bulan, semangatnya supaya tidak ada stunting," sambung Huda.
Masih kata Huda, PKB juga bakal memperjuangkan pendidikan dasar wajib belajar dari 9 tahun menjadi 15 tahun. "PKB menargetkan wajar dikdas kita 15 tahun, artinya apa? SD gratis, SMP gratis, SMA gratis, dan paling tidak kuliah bisa D3," pungkas Huda.
