.webp)
Syaiful Huda, wasekjen PKB menuai sorotan setelah ucapannya terkait janji menggratiskan BBM jika Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menang Pilpres 2024 viral. Ternyata bukan cuma BBM, Wasekjen PKB ini ternyata juga menjanjikan tunjangan bagi ibu hamil.
Hal itu diungkapkan Huda dalam sebuah diskusi yang digelar di Kota Bandung pada Minggu (10/9/2023). Dalam diskusi itu, Syaiful Huda memaparkan beberapa program yang akan diperjuangkan PKB.
Salah satu yang dia sebut, yakni memberikan tunjangan bagi ibu hamil. Menurutnya pemberian tunjangan ibu hamil mampu menekan angka stunting di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lalu tunjangan untuk ibu hamil, kita bisa bayangkan hari ini Indonesia bonus demografi, tetapi di saat yang sama dibayang-bayangi terjadi stunting, hari ini stunting darurat di Indonesia ini," kata Huda dalam keterangan yang diterima detikJabar, Senin (11/9/2023).
Huda menyebut anggaran untuk penanggulangan stunting mencapai triliunan rupiah. Nantinya, seorang ibu hamil akan mendapat tunjangan senilai Rp 6 juta selama 9 bulan.
"Gus Imin dan PKB mendorong untuk menghilangkan stunting di Indonesia, udah diurus sejak dari ibu hamil, karena stunting itu terjadi karena asupan gizi yang didapat oleh ibu hamil," ujarnya
"Program kami tunjangan bagi ibu hamil sampe lahir itu kami menghitung potensi APBN kita mampu memberikan tunjangan 6 juta selama kehamilan selama 9 bulan, semangatnya supaya tidak ada stunting," sambung Huda.
Sebelumnya, Huda juga menjelaskan soal wacana BBM gratis jika Cak Imin menang Pilpres. Dia menyebut PKB ingin berjuang menurunkan harga BBM semurah-murahnya bagi pemilik sepeda motor dan angkutan umum.
"Ini kami menyebutnya perbaikan skema subsidi BBM yang selama ini bocor, masih dipake di pabrik-pabrik, masih dipake oleh orang-orang yang semestinya tidak menggunakan subsidi BBM itu," ungkapnya.
Dia pun mengatakan, salah satu jenis BBM yang disubsidi adalah jenis Pertalite yang disubsidi sebesar Rp.3.500. Namun menurutnya, subisidi itu belum tepat sasaran.
"Yang punya kendaraan roda empat itu pake Pertalite gak pake Pertamax, terus korporasi atau pabrik juga pake juga, artinya tidak tepat sasaran," ungkapnya.
Oleh karena itu, Huda menuturkan, PKB ingin mendorong perbaikan subsidi harus berbasis segmen, dimana subsidi BBM nantinya hanya untuk pemilik sepeda motor dan angkutan umum saja.
"Pemilik sepeda motor di Indonesia ini berjumlah 120 juta, kalau subsidi BBM kita selama ini itu totalnya Rp 261 triliun, kalau subsidinya hanya pemilik sepeda motor dengan 120 juta, misalnya nanti pertalite mau kita turunkan harganya jadi 7.000 itu hanya keluar Rp 121 triliun, artinya efisien subisidi kita gak bengkak, kalau basisnya segmen," tegas Huda.
Lebih lanjut, Huda mengkritik sistem subsidi BBM yang digunakan saat ini menggunakan basis pada barang sehingga subsidi bocor tidak tepat sasaran yang semestinya.
"Jadi judulnya bukan gratis, tapi semurah-murahnya, berbasis segmented, hanya untuk pemilik motor dan angkutan umum," ucapnya.
Masih kata Huda, PKB juga bakal memperjuangkan listrik gratis bagi masyarakat yang menggunakan Kwh dengan daya 450 watt hingga subisidi pupuk bagi petani yang lahannya di bawah setengah hektar, termasuk program wajib belajar 15 tahun.
"PKB menargetkan wajar dikdas kita 15 tahun, artinya apa? SD gratis, SMP gratis, SMA gratis, dan paling tidak kuliah bisa D3," pungkas Huda.
(bba/yum)
