.webp)
Elite PKB yang menjabat sebagai Wasekjen partai, Syaiful Huda mengumbar janji akan menggratiskan BBM jika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menang di Pilpres 2024. Wacana itupun menuai sorotan dari banyak pihak.
Syaiful Huda akhirnya memberi penjelasan soal wacana yang dia janjikan tersebut. Pada sebuah acara diskusi di Kota Bandung, Huda menjelaskan ada beberapa program yang tengah didorong oleh PKB. Pertama yakni menaikkan anggaran dana desa menjadi Rp 5 milyar per desa tiap tahunnya.
"Kita akan perjuangkan supaya dana desa naik jadi 5 miliar per desa per tahun, kita ingin merubah pembangunan dari bawah, jangan dari atas terus," kata Huda dalam keterangan yang diterima detikJabar, Senin (11/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setelah itu, Huda mengungkap soal program yang diperjuangkan oleh PKB untuk menurunkan harga BBM semurah-murahnya bagi pemilik sepeda motor dan angkutan umum.
"Ini kami menyebutnya perbaikan skema subsidi BBM yang selama ini bocor, masih dipake di pabrik-pabrik, masih dipake oleh orang-orang yang semestinya tidak menggunakan subsidi BBM itu," ujarnya.
Dia pun mengatakan, salah satu jenis BBM yang disubsidi adalah jenis Pertalite yang disubsidi sebesar Rp.3.500. Namun menurutnya, subisidi itu belum tepat sasaran.
"Yang punya kendaraan roda empat itu pake Pertalite gak pake Pertamax, terus korporasi atau pabrik juga pake juga, artinya tidak tepat sasaran," ungkapnya.
Oleh karena itu, Huda menuturkan, PKB ingin mendorong perbaikan subsidi harus berbasis segmen, dimana subsidi BBM nantinya hanya untuk pemilik sepeda motor dan angkutan umum saja.
"Pemilik sepeda motor di Indonesia ini berjumlah 120 juta, kalau subsidi BBM kita selama ini itu totalnya Rp 261 triliun, kalau subsidinya hanya pemilik sepeda motor dengan 120 juta, misalnya nanti pertalite mau kita turunkan harganya jadi 7.000 itu hanya keluar Rp 121 triliun, artinya efisien subisidi kita gak bengkak, kalau basisnya segmen," tegas Huda.
Lebih lanjut, Huda mengkritik sistem subsidi BBM yang digunakan saat ini menggunakan basis pada barang sehingga subsidi bocor tidak tepat sasaran yang semestinya.
"Jadi judulnya bukan gratis, tapi semurah-murahnya, berbasis segmented, hanya untuk pemilik motor dan angkutan umum," ucapnya.
Huda juga mengatakan, PKB akan turut memperjuangkan listrik gratis bagi masyarakat yang menggunakan Kwh dengan daya 450 watt hingga subisidi pupuk bagi petani yang lahannya di bawah setengah hektar.
"Lalu tunjangan untuk ibu hamil, kita bisa bayangkan hari ini Indonesia bonus demografi, tetapi di saat yang sama dibayang-bayangi terjadi stunting, hari ini stunting darurat di Indonesia ini," jelasnya.
"Gus Imin dan PKB mendorong untuk menghilangkan stunting di Indonesia, udah diurus sejak dari ibu hamil, karena stunting itu terjadi karena asupan gizi yang didapat oleh ibu hamil," imbuhnya.
Masih kata Huda, PKB juga bakal memperjuangkan pendidikan dasar wajib belajar dari 9 tahun menjadi 15 tahun. "PKB menargetkan wajar dikdas kita 15 tahun, artinya apa? SD gratis, SMP gratis, SMA gratis, dan paling tidak kuliah bisa D3," pungkas Huda.
(bba/yum)
