Budiman Sudjatmiko Dukung Prabowo, Sekjen PDIP: Mundur atau Dipecat

Politisi PDIP Budiman Sudjamtmiko telah memutuskan langkah politiknya dengan mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Namun, sikapnya itu berbuntut sanksi tegas dari Dewan Kehormatan PDIP.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, sanksi untuk Budiman Sudjamitko akan diumumkan, Senin (21/8/2023). Hasto juga menyebut, kubu pro-Prabowo telah membajak kadernya, Budiman.

"Setelah mengeroyok Ganjar Pranowo, mereka masih menggunakan bujuk rayu kekuasaan mencoba bertindak tidak etis, terapkan devide at impera," kata Hasto di sela Rakerda III DPD PDIP Kalimantan Timur di Balikpapan, seperti dalam keterangan tertulis, Minggu (20/8/2023).

"Dengan melakukan politik devide et impera itu sebenarnya menunjukkan ketidakpercayaan diri dari pihak sana meskipun sebelumnya telah mencoba mengeroyok Pak Ganjar Pranowo, sehingga langkah-langkah itu malah akan menghasilkan suatu energi positif bagi pergerakan seluruh kader PDI Perjuangan," lanjut Hasto.

Hasto memberi catatan soal lokasi deklarasi dukungan Prabowo dan Budiman itu di Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, aksi yang dilakukan Budiman dan Prabowo di Semarang, justru akan membuat kader PDIP di Jawa Tengah semakin solid.

Dia mengungkit kejadian di Pemilu 2019 lalu saat kubu Prabowo membangun posko di wilayah Solo, yang merupakan tempat asal Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, tindakan itu justru makin membuat semangat serta militansi kader dan pendukung PDIP semakin besar.

"Apa yang terjadi itu justru malah membangunkan spirit seluruh kader-kader PDI Perjuangan, apalagi pengumumannya dilakukan di Jawa Tengah. Ini membangkitkan militansi seluruh kader-kader PDI Perjuangan," kata Hasto.

Dia juga menegaskan, akan memberi sanksi disiplin tegas untuk Budiman Sudjamitko. Hasto menyebut, Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun akan mengumumkan sanksi untuk Budiman.

"Nanti, Pak Komarudin akan mengumumkan, yang jelas partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner setiap kader partai. Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas. Opsinya mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan," ujar Hasto.

Artikel ini sudah tayang di detikNews, baca selengkapnya di sini.