.webp)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beberkan rencana aksi atasi polusi di wilayah Jabodetabek. Aksi tersebut berdasarkan rapat hasil pertemuan dengan sejumlah menteri, lembaga, dan kepala daerah.
Adapun rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di kantor Kemenko Marves. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan dari Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas beberapa hari lalu.
"Menerjemahkan arahan Presiden di Istana Negara, akhir bulan ini kita akan melaporkan hasil rencana aksi. Ada 10 sampai 12 rencana aksi multidimensi kementerian, lembaga, dan tiga pemda provinsi untuk bergerak sama-sama menyelesaikan persoalan polusi udara di Jabodetabek," kata pria yang akrab disapa Kang Emil dalam keterangan tertulis, Jumat (18/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan, rencana aksi yang dimaksud yakni mengevaluasi polusi yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Evaluasi akan dikaji oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Salah satunya evaluasi PLTU, dampaknya dan harus secara ilmiah," tuturnya Kang Emil.
Rencana aksi selanjutnya adalah mengevaluasi jumlah kendaraan. Ia mengatakan hasil kajian terhadap polusi partikel halus (PM 2,5) atau zat berbahaya, 75 persennya berasal dari polusi kendaraan. Sementara PM 2,5 dari PLTU hanya 25 persen.
"Kedua adalah evaluasi jumlah kendaraan karena hasil kajiannya polusi partikel halus (PM 2,5) atau zat berbahaya itu 75 persennya berasal dari polusi kendaraan. Sementara menurut kajian, PM 2,5 dari PLTU hanya 25 persen," tutupnya.
(anl/ega)
