Jawaban Anies Baswedan soal Cawapres

Sejumlah partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mendesak Anies Baswedan segera mengumumkan calon wakil presiden (cawapres). Namun hingga kini, mantan Gubernur DKI Jakarta itu masih enggan buka suara terkait hal tersebut.

Anies sendiri mengaku masih mencari waktu yang tepat untuk mengumumkan siapa sosok cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024 nanti.

"Pada waktunya insya Allah nanti diumumkan. Nanti ketika momennya pas. Begitu momennya pas nanti diumumkan," kata Anies kepada wartawan saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Cirebon, Senin (14/8/2023) malam.

Saat ini, Anies sendiri mengaku masih melihat perkembangan untuk mengumumkan siapa yang akan menjadi cawapres untuk pendampingnya di Pilpres 2024.

"Nanti kita lihat perkembangannya," kata Anies menambahkan.

Sekadar diketahui, sejumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) telah meminta Anies Baswedan untuk segera mengumumkan sosok cawapres. Pernyataan itu salah satunya seperti yang sampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketua Bidang Politik Hukum dan HAM PKS, Almuzammil Yusuf, berharap pengumuman cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bisa dilakukan bulan ini.

"Kami menunggu dengan hormat keputusan dari capres Anies Baswedan dan berharap keputusan ini dapat segera diumumkan. Keputusan yang cepat akan memberikan kepastian kepada koalisi dan publik," ujar Al Muzammil Yusuf dikutip dari detikNews.

Muzammil menyoroti urgensi pengumuman mengingat keterbatasan waktu menuju pemilu yang tinggal 6 bulan lagi. Menurutnya, momentum konsolidasi partai koalisi semakin terbatas dan perlu kepastian untuk menggerakkan berbagai kelompok masyarakat pendukung Anies Baswedan.

Bicara soal UMKM

Sementara itu, dalam kunjungannya ke Cirebon, Anies bicara soal pentingnya mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM. Menurutnya, sudah keharusan bagi pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas dan kemudahan untuk mendukung para pelaku UMKM.

"Kita ingin, prinsipnya adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Yang besar tidak perlu dimusuhi, tidak perlu dikecilkan. Yang besar biar besar," ujar Anies.

"Tapi yang kecil jangan terus menerus kecil. Kebijakan pemerintah haruslah memprioritaskan kepada yang kecil, memberikan ruang yang lebih banyak. Bentuknya dari mulai permodalan, pembekalan manajemen, sampai dengan pemasaran," kata dia menambahkan.

Anies lantas menjelaskan program yang pernah ia terapkan saat masih menjabat sebagai Gubernur di DKI Jakarta. Program tersebut bernama Jakpraneur.

Melalui program tersebut, kata Anies, para pelaku UMKM telah mendapat berbagai macam kemudahan dan bantuan untuk mengembangkan usahanya. Alhasil, banyak pelaku usaha yang terus bermunculan.

"Kami pernah mengerjakan itu di Jakarta. Nama programnya Jakpreneur. Dimana usaha mikro, usaha pemula, itu ditemukan dengan mentor, ditemukan dengan modal, dan ditemukan dengan pasar sesuai dengan kebutuhannya. Dan apa yang terjadi? Terjadi lonjakan jumlah usaha baru yang kemudian bisa tumbuh berkembang," ujarnya.

Di samping itu, kata dia, program yang telah ia terapkan di Jakarta itu juga telah memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha dalam mengurus perizinan.

"Kemudian, pemerintah memudahkan untuk pemberian IUMK (Izin Usaha Mikro dan Kecil). Yang biasanya warga itu menyiapkan berbagai macam persyaratan dan seringkali rumit, tapi kemarin kami ubah. Kami justru membagikan IUMK," pungkas Anies.