.webp)
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat Tubagus Ace Hasan Syadzily mengajak para santri untuk terus konsisten dalam menjaga dan merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasalnya, NKRI didirikan oleh para 'founding father' termasuk para ulama dari pondok pesantren (Ponpes) di seluruh Tanah Air.
Hal tersebut diungkapkan olehnya saat menjadi pemateri pada Halaqah Internasional Milad Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Falah Cicalengka Nagreg Ke-53 dan Haul Mu'assis (alm) KH. Q. Ahmad Syahid di Komplek Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Falah 2 Nagreg Bandung.
"Selama ini pondok pesantren telah banyak memberikan kontribusi bagi perjalanan bangsa dan negara, untuk itu pesantren jangan sampai keluar dari rel yakni rel "Ahlusunah Waljamaah dan rel kebangsaannya yakni Pancasila," kata pria yang akrab disapa dengan Kang Ace dalam keterangan tertulis, Kamis (10/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu menjelaskan pentingnya merawat kebangsaan tersebut bagi para santri dalam rangka menjaga 'rahmatan lil alamin'. Terlebih sejatinya NKRI seperti diyakini para ulama pendiri bangsa sebagai sebagai wujud 'Darul Misaq' atau negara kesepakatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman.
Ia pun mengajak para santri untuk berpolitik dalam kerangka merawat kebangsaan tersebut. "Tadi sekilas apa yang disampaikan oleh Mbak Yenny (Yenny Wahid) disebutkan bahwa politik yang kita maksud adalah untuk kemaslahatan bangsa, bukan politik praktis," ungkapnya.
Menurutnya, ada misi besar yang harus dilakukan oleh para santri dalam merawat kebangsaan ini antara lain adalah siyasatud dunya (mengatur urusan dunia) dan hirasatud din (menjaga agama).
"Sewaktu saya di pesantren diajarkan oleh guru saya almagfirah KH. Ilyas Ruchyat, mantan Rois Syuriyah PBNU, politik itu tujuannya ada dua, yakni membangun kemaslahatan dunia dan menjaga agama sebab itu kita para santri harus berpolitik," ujarnya.
Menurutnya, kehidupan tidak bisa lepas dari proses politik. Ia mencontohkan Undang-undang Pesantren misalnya itu hasil keputusan politik sehingga fungsi dan peran pesantren dalam kehidupan berbangsa dan negara bisa diwujudkan.
"Jangan sampai negara lupa terhadap pesantren padahal yang mendirikan negara ini salah satunya adalah para ulama dari pesantren," ungkapnya.
Ia mengatakan pesantren telah lama mengajarkan penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Hal itu bisa menjadi dasar untuk menjaga keberagaman dalam rangka menjaga negara kesatuan Indonesia.
"Contoh mengajarkan perbedaan pandangan di lingkungan pesantren misalnya, dalam kitab-kitab yang diajarkan selalu ada istilah 'kama qola' (seperti yang dikatakan) atau waqila (dan seseorang mengatakan) dan lain-lain," ujar Kang Ace.
Ia kemudian mengutip cendekiawan Islam, Al-Mawardi dalam bukunya Al-Ahkam al-Sultaniyyah, tentang pentingnya merawat kebangsaan tersebut. Bahwa politik kaum santri itu adalah dalam kerangka 'Tasharruful imam alar ra'iyyah manuthun bil maslahah'. Bahwa kepemimpinan atau politik itu harus semata-mata dalam rangka pelayanan yang berlandaskan kepada kemaslahatan bersama (umum).
"Bahwa politik yang dimaksudkan adalah sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian, dengan mengutamakan kepentingan umum (maslahah). Ini mencerminkan ide bahwa kepemimpinan politik seharusnya dilakukan dengan tujuan memajukan kemaslahatan bersama, bukan hanya berfokus pada kepentingan pribadi atau golongan tertentu," ujarnya.
Kang Ace mengatakan bahwa pesantren memiliki tujuan antara lain meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat. Hal itu sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
Menurut catatannya, jumlah pesantren di Indonesia mencapai 39.043 dengan jumlah santri mencapai 4,08 juta orang. Sementara jumlah pesantren di Jabar sebanyak 12.121 atau tertinggi se-Indonesia, sehingga untuk itu UU Pesantren menjadi sangat dibutuhkan.
"Melalui UU Pesantren, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. UU Pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia," tuturnya.
Menurutnya, UU Pesantren akan menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan pesantren, serta landasan hukum bagi pemerintah.
Sementara itu, putri (alm) KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid memberikan apresiasi terhadap kemajuan pesantren yang dialami Ponpes Al-Falah Cicalengka.
"Saya selalu senang untuk datang ke tempat ini, alasannya karena saya cinta dengan para ulama dan pendiri pesantren di sini dan beliau juga selama ini sangat mencintai Gus Dur. Terlebih pesantren ini termasuk pesantren yang maju dan senantiasa mencerminkan wujud dan praktek ajaran Islam di dalamnya," kata Yenny.
Yenny berharap Al-Falah bisa menularkan kebiasaan tersebut kepada ponpes-ponpes lain. "Ini mungkin hal sepele, tapi sampah itu kini sudah menjadi isu dunia. Sehingga kita semua di pesantren tak bisa mengabaikan isu dan ancaman global tersebut," tuturnya.
Menurutnya, peran pesantren bukan cuma di bidang keagamaan saja, tetapi ada juga peran sosial, peran-peran kebudayaan, peran-peran ekonomi bahkan peran-peran politik. "Walaupun politiknya tentu tentang kemaslahatan bangsa," jelasnya.
Ia yakin pesantren akan selalu menjadi kekuatan bagi Indonesia, dengan peran dan kontribusinya yang besar bagi bangsa dan negara dimana-mana. Ia kemudian juga mengajak para santri untuk terus membiasakan pola hidup sukses dalam kehidupan nyata seperti disiplin dan selalu istiqomah.
"Insyaallah orang pesantren itu selalu bekerja keras. selalu mencari ilmu namun tetap tawadlu. Sehingga saat memberikan kritik saja orang pesantren tentu selalu dengan ahlakul karimah," tutup Yenny.
(ncm/ega)
