Dramatis, Ibu-ibu Tutup Proyek Tol Japek II Karena Tanahnya Belum Dibayar

Diwarnai isak tangis, puluhan ibu-ibu yang membawa anak-anak di Kampung Citaman, Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang lakukan aksi tutup lokasi proyek strategis nasional (PSN) tol Jakarta-Cikampek Selatan (Japek II) pada Sabtu (15/7/2023).

Penutupan tersebut dilakukan karena pelaksanaan pekerjaan proyek tol Japek II masih menuai polemik, karena uang ganti kerugian (UGK) belum diterima oleh masyarakat.

Ikah (52) seorang warga terdampak eksekusi lahan tol Japek II menuturkan, penutupan itu dilakukan sebagai aksi protes masyarakat atas UGK yang belum dibayar.

"Ini lahan kami seluas 17.500 meter persegi keseluruhan UGK nya, kami menutup ini bukan semata-mata melawan PSN, karena mereka selalu berdalih proyek ini nasional, kami menutup karena ketidakadilan," ujar Ikah usai setelah memblokade proyek tol Japek II di Kampung Citaman.

Ia merupakan bagian dari puluhan kepala keluarga (KK) yang rumahnya dieksekusi imbas pembangunan proyek strategis nasional tol Japek II.

"Kami tinggal 20 KK, dengan 27 bidang tanah belum diambil UGK nya, karena kami merasa tidak puas dengan harga yang sangat tidak layak, karena tanah di sini harganya cukup mahal sedangkan tanah kami dihargai murah. Tidak sesuai janji, katanya ganti untung, tapi kami malah kerugian," kata dia.

Ikah menuturkan, penutupan tersebut dilakukan dalam rangka protes, karena sebelumnya warga sudah beberapa kali meminta untuk menunda pelaksaan proyek sebab saat ini masyarakat tengah menempuh proses hukum ihwal tanah mereka yang dihargai murah.

"Kami 20 KK ini sedang menempuh jalur hukum, kami sedang proses di pengadilan. Bahkan kami sudah minta kepada beliau-beliau yang kerja ini untuk stop dulu, kami sedang berproses di pengadilan, tapi gak ada yang dengar," ucap Ikah.

Ia meminta agar pemerintah baik daerah maupun pusat untuk terjun, membenahi permasalahan yang terjadi di Kampung Citaman, imbas dari pembangunan jalan tol Japek II.

"Makanya kami meminta kepada beliau-beliau yang di atas, kepada Presiden Republik Indonesia bapak Joko Widodo yang kami cintai, turunlah, lihatlah masyarakat desa Tamansari masih ada warganya yang tidak diberlakukan adil, kami presidennya sama, Gubernurnya juga sama, Bupati nya sama, tolong bantu kami masyarakat kecil," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Karawang Endang Sodikin mengatakan, pihaknya meminta agar kementrian terkait mendengar keluhan masyarakat.

"Untuk bapak Presiden Jokowi, bapak Menteri PUPR, bapak Menteri BUMN, dan Komisi V DPR RI, kami jajaran Komisi III dan Komisi I DPRD Karawang menerima lapor dari masyarakat, agar dibayarkan haknya," ujar Endang.

Ia menuturkan, bahwa tanah masyarakat seluas 1,7 hektare belum dibayar, untuk itu pihaknya meminta agar pemerintah pusat dan intansi terkait menuntaskan dulu sebelum dilakukannya pekerjaan.

"Ini tanah masyarakat seluas 1,7 hektare sudah dieksekusi, padahal tanahnya belum dibayar, untuk itu, kami mohon bantuan agar diselesaikan hak nya masyarakat," pungkasnya.

Terpisah, Project Manager Waskita Karya Andesit, mengaku, pihaknya tak kerugian jika pelaksanaan proyek dihentikan sementara, namun ada beberapa dampak akibat terhambat.

"Ya kita sesuaikan dengan kearifan lokal, gak mungkin juga kita kerja sampai larut malam yah, yah kalau seperti ini (ditutup) paling waktunya molor," ucap Andesit.

Ia menuturkan, tak ada kerugian baik dari segi anggaran mau operasional, namun hanya waktu yang akan mempengaruhi proses pembangunan proyek.

"Yah kami mengikuti keputusan saja, kami sebagai kontraktor kan hanya melaksanakan apa yang sudah diperintahkan saja, untuk itu (anggaran) gak ada kerugian," pungkasnya.