.webp)
Nasib nahas dialami Pekerja Migran Indenesia (PMI) yang mengadu nasib di negeri orang. Catatan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ada ribuan PMI ilegal yang pulang dalam kondisi meninggal dunia.
Hal itu diungkapkan Kepala BP2MI Benny Rhamdani di Cianjur pada Selasa (11/7) malam. Kedatangan Benny untuk mengecek kediaman TKW Ida yang dijadikan PSK di Dubai. Benny menuturkan 95 persen PMI yang meninggal merupakan PMI yang berangkat secara ilegal.
"Selama 3 tahun saya menjabat, lebih kurang 2.000 peti jenazah yang merupakan PMI masuk dengan tanah air," ucap Benny.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya hanya sekitar 5 persennya ialah PMI yang tercatat, sedangkan 95 persen lainnya merupakan PMI yang berangkat secara nonprosedural atau ilegal.
"Ada juga yang sebelumnya berangkat secara legal. Tapi kemudian overstay," kata dia.
Selain PMI meninggal dunia, Benny menyebut dalam periode yang sama, sebanyak 3.500 PMI pulang dalam keadaan sakit. Mulai dari mengalami cacat fisik, korban kekerasan, hingga depresi.
"Kami juga mencatat ada sebanyak 100 ribu PMI yang dideportasi," ucapnya.
Dia menjelaskan berdasarkan data dari world bank pada 2017 lalu, tercatat ada 9 juta warga Indonesia di luar negeri. Padahal data di tahun tersebut hanya ada 3,5 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri.
"Artinya ada sekitar 5,5 juta warga yang tidak tercatat secara resmi bekerja atau tinggal di luar negeri," kata dia.
Menurutnya fakta tersebut cukup memprihatinkan, sebab banyak anak bangsa yang menjadi korban sindikat perdagangan orang berkedok pemberangkatan PMI.
Dia mengatakan perlu ada kerjasama dan komitmen semua pihak dalam mencegah dan memberantas pemberangkatan PMI ilegal. Benny juga mendorong aparat penegak hukum menindak para bandar besar yang mensponsori sindikat TPPO berkedok pemberangkatan PMI tersebut.
"Negara tidak boleh kalau kalah dengan sindikat. Tidak hanya kaki tangan yang ditangkap tapi pendana besar," kata dia.
Benny juga meminta eks PMI untuk menjadi duta pencegahan pemberangkatan PMI secara ilegal. "Sosialisasi ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi kami akan libatkan para eks pekerja migran untuk menjadi duta. Supaya pesan tersampaikan hingga ke masyarakat secara luas, terutama risiko menjadi PMI yang berangkat secara nonprosedural," ucapnya.
"Kasus yang dialami ibu Ida juga bisa menjadi gambaran berapa besar risiko terbujuk para sindikat dan berangkat secara nonprosedural. Saya harap tidak ada lagi yang terbujuk rayu janji manis sindikat TPPO ini," kata dia menambahkan.
(dir/dir)
