.webp)
Polemik tabungan siswa SD di Pangandaran terus berlanjut hingga ke jalur hukum. Kepolisian Resor (Polres) Pangandaran sudah memeriksa sebanyak 25 saksi yang dimintai keterangan.
Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata sebelumnya memberikan opsi untuk mencicil pembayaran uang tabungan kepada guru. Namun sejumlah orang tua banyak yang menolak sehingga menempuh jalur hukum.
Kapolres Pangandaran AKBP Hidayat mengatakan terkait polemik pengembalian uang tabungan siswa SD senilai Rp 7,4 Miliar yang belum dikembalikan guru dan koperasi sudah ditangani reserse.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saat ini kami masih melakukan pemeriksaan saksi. Karena cukup banyak saksi yang harus diperiksa," kata Hidayat, Selasa (11/7/2023).
Kata dia, pihaknya sudah periksa saksi sebanyak 25 saksi yang dimintai keterangan. "Kami membuka pos pengaduan di Polres Pangandaran," ucapnya.
 Kapolres Pangandaran AKBP Hidayat Foto: Aldi Nur Fadillah |
Ia mengatakan bagi orang tua siswa yang mengalami kerugian, silakan melaporkan, hal ini untuk mempermudah masyarakat.
"Karena selama ini, mereka dipanggil tidak langsung datang. Mereka merasa tidak perlu jalur hukum," katanya.
Sampai saat ini, kata Hidayat, belum tetapkan tersangka. "Kami masih dalam penyelidikan," ucapnya.
Sementara itu, Hidayat mengatakan sekarang sudah fiks di Cijulang dan Parigi pemeriksaannya, namun kan mendalami di kecamatan lain.
Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam menghadapi persoalan tersebut telah membuat tim khusus, namun belum ada kabar terbaru sejak dibentuknya tim tersebut selama dua pekan.
Diberitakan sebelumnya uang tabungan siswa yang ada di Kecamatan Cijulang tersimpan di satu koperasi dan guru, mencapai Rp 3,67 miliar.
Rinciannya, uang tabungan siswa yang tersimpan di Koperasi Cijulang berjumlah sekitar Rp 2,309 miliar dan yang berada di guru berjumlah sekitar Rp 1,372 miliar.
Sementara di Kecamatan Parigi, uang tabungan siswa berjumlah sekitar Rp 3,8 miliar masih tersimpan di guru, Koperasi HPK, dan Koperasi HPR. Total uang siswa itu masing-masing tersimpan di guru sekitar Rp 77 juta, Koperasi HPK sekitar Rp 2,387 miliar, dan Koperasi HPR sekitar Rp 1,416 miliar.
(tya/tey)
