.webp)
Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum pamer capaian di hadapan anggota dewan saat rapat paripurna. Pemprov Jabar mendapatkan 12 kali predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Agenda rapat paripurna DPRD Jabar itu mendengarkan jawaban Gubernur Jabar atas pandangan umum fraksi DPRD Jabar terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksana APBD Pemerintah Provinsi Jabar Tahun 2022.
Uu Ruzhanul Ulum hadir dalam rapat paripurna tersebut mewakili Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Uu langsung membacakan jawaban atas pertanyaan yang sebelumnya dilayangkan fraksi-fraksi DPRD Jabar beberapa waktu lalu.
Dalam rapat paripurna itu, Uu menyampaikan jika Pemprov Jabar sudah mendapatkan 12 kali opini WTP dari BPK RI. Uu berharap, pencapaian itu berdampak pada peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta kesejahteraan masyarakat.
"Saya sependapat dengan pernyataan Fraksi Partai Gerindra Persatuan dan Fraksi Kebangkitan Bangsa, yang menyatakan perlu mencermati penilaian WTP dari BPK RI, bukan semata-mara formalitas belaka, terutama terkait tingkat kebocoran anggaran dalam APBD," kata Uu.
Uu juga menanggapi komentar Fraksi NasDem Persatuan Indonesia terkait tindak lanjut temuan atas sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
"Berkaitan dengan hal itu Pemprov Jabar sejak Tahun 2022 telah mengupayakan implementasi secara penuh Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang sistem pengendalian internal pemerintah pada seluruh perangkat daerah," tuturnya.
Terkait realisasi pencapaian realisasi pendapatan tahun anggaran 2022, Uu menanggapi pernyataan Fraksi Nasdem Persatuan Indonesia terkait variabel-variabel yang menyebabkan pendapatan daerah melampaui target yang ditetapkan.
"Dapat saya sampaikan, bahwa keberhasilan tersebut berasal dari realisasi pajak asli daerah yang mencapai target 104,97 persen, semua jenis pendapatannya melampaui target yang telah ditetapkan, selanjutnya realisasi pendapatan transfer yang mencapai 100,99 persen di mana dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana insentif daerah melampaui target yang telah ditetapkan," ungkap Uu.
Uu juga menyebut, Pemprov Jabar sependapat dengan fraksi yang memberikan pernyataan terkait penggalian potensi pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan aset daerah yang harus terus dioptimalkan melalui kolaborasi.
Pemprov Jabar juga akan berupaya melakukan penataan terhadap sewa tanah dan penataan ruang di ruas jalan milik Pemprov Jabar. Uu juga menyampaikan terkait pendapatan hibah-LRA tahun anggaran 2022 yang meningkat sebesar 31,48 persen dibanding tahun 2021. Selain itu, Uu juga menyebut jika mulai tahun anggaran 2022 terjadi perubahan regulasi pendapatan DAK nonfisik hingga Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Karena kondisi kesehatan Uu belum pulih pasca-ibadah haji, Uu hanya membacakan setengah jawaban dan dilanjutkan kembali oleh Sekretaris Daerah Jabar Setiawan Wangsaatmadja.
Terpisah, usai rapat paripurna Uu mengatakan, apa yang ia sampaikan merupakan pandangan umum fraksi-fraksi dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.
"Sekarang dievaluasi oleh dewan, itu dijadikan jamu bagi kami, untuk penyelenggaraan pemerintah selanjutnya. Ini semua jadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk lebih baik lagi di masa mendatang. Memang diakui tidak ada pemerintahan sempurna, semua penuh kekurangan, tapi kekurangan ini dari waktu ke waktu di minimalisir dengan masukan dari dewan," terangnya.
"Mudah-mudahan DPRD bisa menerima dengan bijak dan bijaksana," harpanya.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan jawaban Gubernur Jabar itu akan dibahas saat pansus. "Kita bahas pas pansus ya, untuk kebaikan ke depan, kita evaluasi, kalau bagus dipertahankan," ujar Ineu.
Semua program Pemprov Jabar disoroti, salah satunya pembangunan TPPAS Legok Nangka. "Misal TPPAS Legok Nangka, kalau belum terlaksana kenapa? Uangnya mungkin kembali, tidak ada masalah, tapi kenapa, sayang seharusnya tahun ini jalan ini enggak, gitu," ujar Ineu.
